|
|||||
| DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel | 2021-01-16 20:18:18 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan meminta pemerintah bergerak cepat menangani bencana gempa bumi di Majene, Sulawesi Barat dan banjir di Kalimantan Selatan. Irwan mengingatkan, terdapat ribuan warga yang terendam banjir 2 meter sampai 3 meter di Kalsel dan korban meninggal serta luka-luka di Sulbar akibat gempa. |
||||
| Legislator: Potensi Indonesia Belum Dioptimalkan | 2018-04-13 07:30:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan letak wilayah Indonesia sangatlah strategis dalam peta jalur perdagangan internasional, karena masuk dalam wilayah poros maritim dunia. Namun potensi besar yang dimiliki Indonesia tersebut belum dieksplorasi secara maksimal oleh pemerintah. |
||||
| Komisi V: Selesaikan Mekanisme Subsidi, Baru Hapus KRL Ekonomi | Saturday 11 May 2013 08:42:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Hetifah mendukung upaya PT. Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memberikan pelayanan yang lebih manusiawi kepada penumpang KRL. Namun kebijakan yang dilakukan harus dilakukan dengan persiapan, tidak dengan menghapus KRL Ekonomi begitu saja. |
||||
| Pemerintah Wajib Segera Laksanakan Wajib Belajar 12 Tahun | Friday 15 Jun 2012 18:29:58 | |||||
 |
SEMARANG (BeritaHUKUM.com) - Komisi X DPR meminta Pemerintah wajib segera laksanakan wajib belajar 12 tahun bagi anak Indonesia. Wajib belajar 12 tahun sangat diharapkan oleh masyarakat luas terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. |
||||
