JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima audiensi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani yang didampingi Ibu Carmelita Hartoto Wakil Ketua Bidang Perhubungan Kadin beserta rombongan, bertempat di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (8/5).

Dalam audiensinya Ketua Kadin ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - Indonesia harus merenegosiasi ulang butir-butir substansi dalam ASEAN Economy Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN/MEA). Pasalnya, tidak semua komoditas dan jasa kita mampu bersaing secara bebas di pasar ASEAN. Langkah ini harus dilakukan agar bangsa dan rakyat Indonesia tidak dirugikan karena hanya menjadi pasar produk dan j ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menolak setiap upaya, baik berupa lobi maupun tekanan, dari para elit untuk merenegosiasi guna menunda pelaksanaan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Ancaman perusahaan besar yang akan menutup operasinya di Indonesia jika dipaksa membangun smelter ad ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia harus bisa mendesak pemerintah memperpendek mata rantai birokrasi perizinan bagi dunia usaha. Tidak boleh lagi pengusaha harus menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh izin usaha. Ironisnya, tidak jarang pada akhirnya izin yang ditunggu-tunggu tidak pernah terbit.

“Kadin yang s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Lemahnya penegakkan hukum dan belum adanya kemandirian di bidang energi telah menjadi persoalan amat serius yang membelit bangsa Indonesia sejak beberapa dekade terakhir. Sebagai wadah bagi para pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dituntut mampu berperan secara maksimal dalam pembangunan ekonomi nasional, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Harga pangan berbasis impor naik 20%, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan ekonomi 2014 akan tumbuh melambat dari 5,7% menjadi 5%. Sehubungan dengan itu, pemerintah disarankan agar lebih fokus dan proaktif untuk menurunkan defisit transaksi berjalan dan defisit neraca pembayaran. Caranya, antara lain den ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah didesak segera melakukan pengaturan yang lebih ketat terkait utang luar negeri (ULN), khususnya yang dilakukan swasta. Selain itu, sudah saatnya ada ketentuan yang mengharuskan pembayaran hasil ekspor mengendap di dalam negeri dalam jangka waktu tertentu, agar bisa memperkuat cadangan devisa nasional.

Ketua Umu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia harus bisa menjadi kekuatan untuk mendorong dilahirkannya kebijakan-kebijakan publik bidang ekonomi yang menguntungkan ekonomi nasional dan kalangan bisnis. Jangan lagi Kadin hanya menjadi alat para pengurusnya untuk memperoleh proyek seperti selama ini. Untuk itu, Ketua dan pengur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bertekad mempercepat pertumbuhan pengusaha daerah agar bisa memberi kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Ketergantungan yang berlebihan terhadap pusat harus segera dikurangi. Dengan peran maksimal pengusaha daerah, kesejahteraan rakyat pun akan bisa lebih merata ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sudah saatnya pemerintah dan pengusaha menghapus paradigma upah murah bagi para pekerjanya. Buruh berhak memperoleh upah yang wajar agar taraf hidupnya bisa lebih baik. Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, buruh juga berhak hidup sejahtera seperti diamanatkan UUD 1945.

“Perjuangan buruh dalam aksi-aksinya adalah suatu h ...Berita Selengkapnya