Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Hukum Adat
 
Undang-undang Harus Akui Hak Masyarakat Adat | 2020-07-07 09:20:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ali Taher menjelaskan, setiap orang berhak atas perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pernyataan itu dia sampaikan saat rapat Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, menurutnya undang-undang harus mengakui hak mas ...

MK: Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tidak Ada Relevansinya dengan Penentuan Dapil | Saturday 07 Sep 2013 12:43:20

JAKARTA, Berita HUKUM - MK mementahkan gugatan masyarakat dari suku Gayo, Nanggroe Aceh Darussalam, terhadap UU Pemilu Legislatif tahun 2012 yang menolak pembagian suku Gayo ke dalam dua daerah pemilihan (dapil). Dalam tuntutannya, Para Pemohon menginginkan agar masyarakat suku Gayo yang tersebar di empat kabupaten/kota, yakni Bener Meriah, Aceh Te ...

Hukum Tanpa Moral Bukanlah Hukum | Wednesday 28 Aug 2013 20:30:51

SURABAYA, Berita HUKUM - Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., LL.M. dalam makalah pada Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia menuliskan, “Ternyata, baru saya mengerti bahwa mereka mengira saya seorang positivis yang menyamakan hukum dengan undang-undang, Selasa (27/8).

Mereka menjadi semakin heran ketika saya memberi perumpamaan ba
...

Catatan dan Evaluasi Kinerja Legislasi DPR 2012 | Sunday 24 Mar 2013 03:29:35

*Kualitas Perencanaan Pengaruhi Proses Pembahasan
dan Substansi Rancangan Undang-Undang

PENGANTAR.
Sejak 2003, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) rutin menerbitkan Catatan Awal Tahun (Cawahu) yang memuat secara komprehensif evaluasi kinerja legislasi DPR. Saat ini, kami masih memproses Cawahu untuk 2012, yang direncanakan akan dil
...

Mayoritas Pengawas Internal tak Mampu Mendeteksi Korupsi | Sunday 13 Jan 2013 20:18:58

PAPUA, Berita HUKUM - Wartawan senior Didiek Danuatmadja belum lama ini mengadakan perjalanan jurnalistik ke bumi Papua untuk melihat dari dekat ihwal pelayanan publik terkait pengelolaan APBD. Dalam kesempatan itu menghadiri dua seminar nasional masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang digelar di Jayapura, yang kemudian dilanjutkan deng ...

Mahfud MD: Negara Hancur Kalau Keadilan Tidak Ditegakkan | Monday 06 Aug 2012 06:17:16

BONDOWOSO, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa negara akan hancur kalau keadilan hukum tidak ditegakkan.

"Banyak contoh negara yang hancur karena keadilan tidak ditegakkan. Contohnya kerajaan yang dipimpin oleh Firaun atau Namrud. Dari Mesir kuno sampai modern, negara hancur karena tidak adanya keadilan," kata
...

Penguasaan Hutan oleh Negara Harus Memperhatikan Hak Masyarakat Hukum Adat | Friday 29 Jun 2012 04:03:15

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Hak masyarakat hukum adat yang menjadi identitas budaya yang harus dihormati, merupakan suatu tafsiran yang belum final. Dengan kata lain, masih dalam proses penemuan interpretasi yang sesuai dengan fungsi perlindungan, penghormatan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, sebagaimana ditentu ...

PEMDA FAK-FAK: Mari Bekerjasama Namun Hormati Hukum Adat Kami | Wednesday 07 Mar 2012 01:02:58

PAPUA BARAT (BeritaHUKUM.com) - Pemerintah Daerah (Pemda) Fak-Fak meminta Kontraktor Karya Kerja Sama (KKKS) dapat menerima dan menghormati hukum adat yang berlaku di Kabupaten Fak-Fak. Selain itu Pemda juga mengharapkan dibukanya kesempatan kerja seluas-luasnya kepada masyarakat asli Fak-Fak guna mendapatkan kesempatan hidup lebih layak. Kontrakt ...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]