JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf membeberkan sejumlah kendala percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pertama, Bukhori menyoroti adanya ketimpangan dalam praktik self-declare sertifikasi halal antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha mikro serta kecil dari segi kriteria.

"Terkait kriteria ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan Islamic Creative Economy Founders Fund (ICEFF) 2022. sebuah program yang mempertemukan pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya industri halal di subsektor kuliner, kriya, aplikasi, dan modest fashion untuk mendapatkan d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Rofik Hananto meminta logo halal yang baru diluncurkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH Kemenag) dikembalikan ke logo lama. Pasalnya logo halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama ini telah dikenal luas hingga luar negeri, sehingga logo halal yang baru seharusnya mudah dipaham ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH ) Kementerian Agama, telah resmi meluncurkan logo halal baru dan berlaku nasional.

Melansir dari situs resmi Kemenag, Minggu (13/3/2022), penetapan logo halal baru sudah tercantum dalam Keputusan Kepala BPJPH No 40 Th 2022 mengenai Penetapan Label Halal.

Penetapan Label H ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Surveyor Indonesia (Persero) resmi ditetapkan sebagai Lembaga Pemeriksa Halal melalui Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2020 yang diterbitkan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia pada 28 Desember 2020.

Penetapan BPJPH Kementerian Agama mengukuhkan lembaga pemeriksa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam debat Pilpres kelima pada 13 April 2019 silam, Maruf Amin mengumbar janji politiknya sebagai calon Wakil Presiden pendamping Joko Widodo.

Saat itu, dia berjanji mendorong dan memperkuat industri halal dalam negeri jika terpilih.

Secara eksplisit ketua umum Majelis Ulama Indonesia ini menyatakan, akan memperkuat p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menegaskan, label jaminan halal merupakan instrumen seleksi untuk melindungi bangsa dari serbuan produk pangan olahan impor yang menggangu kesehatan dan nilai budaya. Oleh karena itu, harus ditolak bila ada upaya menghapus kewajiban sertifikasi halal pada produk pangan.

"Sertifikat halal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menolak penghapusan sertifikasi halal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja. Ia Memandang bahwa Indonesia ini mayoritas penduduknya adalah Muslim. Perkiraan analisa data dari Global Religious Futures, penduduk muslim Indonesia pada 2020, mencapai 229 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kabar rencana Kementerian Perdagangan yang hendak menghapus wajib label halal terhadap impor daging telah sampai ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Peraturan yang dikeluarkan Menteri Enggartiasto Lukita dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/2019 ini pun disayangkan Komisi Hukum MUI Pusat, Anton Tabah mengingat Indon ...Berita Selengkapnya

Oleh: Atisa Praharini, SH, MH

PERJALANAN panjang pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) selama kurang lebih delapan tahun akhirnya membuahkan hasil. Rapat paripurna DPR RI tanggal 25 September 2014 telah menyetujui RUU JPH menjadi Undang-Undang. Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mengatur bebe ...Berita Selengkapnya