Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Gas Elpiji
 
Polisi Bongkar Praktik Suntik Gas Elpiji Subsidi ke Non-subsidi di Depok dan Tangerang Selatan | 2023-08-16 07:12:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya berhasil mengungkap praktik atau kegiatan ilegal pengisian/penyuntikan gas elpiji subsidi ke non-subsidi di wilayah Depok dan Tangerang Selatan. Sebanyak 8 tersangka ditangkap oleh tim Penyidik Subdit III Sumdaling dalam pengungkapan di dua lokasi tersebut.

"TKP
...

Gaskita Pintar Siap Layani 154.000 Jargas Rumah Tangga di DKI Jakarta | 2022-04-10 12:26:39

JAKARTA, Berita HUKUM - PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina menargetkan dapat membangun 154 Ribu Sambungan Gas rumah tangga di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2022 melalui produk Gaskita Pintar, dengan harga Rp 10.000 per M3 (meter kubik).

Pelanggan akan mendapatkan kelebihan dari Gaskita Pintar berupa gratis biaya instalasi pipa gas menu
...

Pemerintah Tak Pernah Miliki Rencana Gas Elpiji Subsidi Tepat Sasaran | 2022-03-14 12:35:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari menilai pemerintah tidak pernah memiliki rencana untuk melakukan pencegahan agar subsidi gas elpiji tepat sasaran. Hal ini dalam rangka menanggapi keputusan pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga yang telah menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi dengan kenaikan 21 persen dari ra ...

Dukung Kebijakan Pemerintah, Polda Banten Bentuk Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional | 2020-07-28 09:27:28

SERANG, Berita HUKUM - Direktur Reskrimsus Polda Banten Kombes Pol Nunung Syaifuddin mengadakan rapat kesiapan satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di ruang Rapat Ditkrimsus Mapolda Banten, Senin (27/7).

Nunung menuturkan kegiatan tersebut dilakukan untuk mengawal kebijakan Pemerintah dalam program penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Na
...

Pemerintah Harus Hati-Hati Cabut Subsidi Elpiji 3 Kg | 2020-01-16 10:44:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berhati-hati jika benar-benar ingin menarik subsidi elpiji 3 kg (gas melon) mulai semester II tahun 2020 ini. Pasalnya, penarikan itu akan berdampak luas bagi masyarakat, dimana sebagian besar masyarakat adalah pengguna elpiji 3 kg ...

Pengoplosan Gas Subsidi Sebabkan Kelangkaan Gas Elpiji | 2019-03-26 17:03:04

MEDAN, Berita HUKUM - Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu menengarai, pengoplosan gas Elpiji bersubsidi ke dalam kemasan Elpiji non-subsidi di tingkat agen atau pengecer, menyebabkan kelangkaan gas Elpiji ukuran 3 Kilogram (Kg) di pasaran. Bahkan, masyarakat di sejumlah daerah mengeluhkan sulitnya mendapatkan Elpiji 3 Kg dalam beberapa bula ...

SKK Migas Diminta Jelaskan Terjadinya Tren Penurunan Lifting Minyak | 2016-09-07 07:35:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian minta Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menjelaska penyebab terjadinya trend penurunan lifting minyak bumi dan gas bumi yang cukup tajam. Pasalnya, beberapa hari lalu pada saat rapat kerja dengan Plt. Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan prediksi lifting minyak bumi di AP ...

Pemerintah Didesak Susun Kebijakan Distribusi Gas 3 kg | Monday 22 Jun 2015 17:51:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra Ramson Siagian mendesak pemerintah menyusun kebijakan khusus terkait distribusi tabung gas elpiji 3 kg.

"Dari hasil kunjungan Dapil, kami temui banyak masyarakat yang tidak punya hak tapi mereka bisa membeli gas 3 kg, sementara yang punya hak kadang-kadang kesulitan dan langka
...

ISI Tabung Gas Dicatut, Ribuan Masyarakat Dirugikan | Wednesday 17 Jun 2015 15:22:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Kelakuan nakal PT Putra Panca Gasindo berhasil dibongkar oleh Direktorat Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada Senin (8/6) lalu. Mereka mengurangi jumlah isi gas beberapa ratus gram dari isi seharusnya, akibatnya masyarakat luas sangat dirugikan.

Dari temuan Polisi di lapangan, elpiji gas 3 kg tersebut han
...

KPK Tahan 3 Tersangka Dugaan Suap Jual Beli Gas Alam | Thursday 04 Dec 2014 14:44:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura Jawa Timur serta proyek-proyek lainnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan ketiga tersangka, yaitu Antonio Bambang Djatmi ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]