JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Perusahaan tambang terbesar dunia, PT Freeport Indonesia (PTFI) menunda operasi tambangnya di Papua. Kebijakan ini diambil, karena adanya konflik yang terjadi antarpekerja. konflik di tuduh pekerja tersebut membuat perusahaan tambang emas dan tembaga itu kesulitan untuk beroperasi.

Seperti yang dilansir Bloomberg, jur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Serikat Pekerja PT Freeport mengancam untuk meneruskan pemogokan, jika ada perusahaan subkontraktor perusahaan itu, PT Kuala Pelabuhan Indonesia (KPI) tetap memberikan sanksi kepada karyawan yang sebelumnya ikut aksi mogok.

"Semangat pembukaan blokade jalan dan mobilisasi merupakan hasil rapat koordinasi dengan bapak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ribuan pekerja perusahaan tambang PT Freeport Indonesia sepakat untuk mengakhiri pemogokan selama tiga bulan. Hal ini diputuskan, setelah mencapai kesepakatan dengan pihak perusahaan.

Juru bicara serikat pekerja Freeport Juli Parrorongan mengatakan, kesepakatan ini ditandatangani di Jakarta dengan pihak manajemen Fre ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tim khusus Mabes Polri telah menuntaskan audit internal atas dana yang diterima anggota kepolisian dari PR Freeport Indonesia. Namun, hasilnya belum dapat diumumkan kepada publik, karena dalam tahap penyusunan. Dijanjikan laporan itu baru dipublikasikan pada Senin (14/11) pekan depan.

Namun, Kadiv Humas Polri Irjen Po ...Berita Selengkapnya

MIMIKA (BeritaHUKUM.com) – Para pekerja di tambang PT Freeport Indonesia di Papua telah mogok kerja sejak pertengahan September 2011 lalu. Belum ada tanda-tanda untuk menghentikan aksi itu. Bahkan, ribuan pekerja di tambang emas dan tembaga ini mengancam akan memperpanjang hingga Desember mendatang.

Seperti dilansir VOA News, Kamis (10/11), teka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ratusan orang yang tergabung dalam aksi ‘Usir PT Freeport dari ibu pertiwi’ menggelar unjuk rasa di depan Freeport yang berada di Plaza 89, Kuningan, Jakarta, Kamis (10/11). Mereka juga menuntut keadilan bagi buruh perusahaan pertambangan tersebut.

Aliansi massa yang merupakan gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – PT Freeport-McMoran Copper and Gold Inc dilaporkan ke peradilan di Amerika Serikat (US Departement of Justice) terkait pemberian dana imbalan perusahaan cabangnya di Indonesia, PT Freeport Indonesia sebesar 14 juta dolar AS kepada Polri. Laporan yang disampaikan oleh Organisasi di AS, United Steelworkers (USW), didasarka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – PT Freeport Indonesia akhirnya mengakui bahwa tak hanya memberikan dana kepada Polri, melainkan pula kepada TNI. Pascaaksi mogok pekerja Freeport, baik Polri maupun TNI masih mendapatkan dana sebagai uang jasa pengamanan.

"Bukan hanya kepada Polri, tetapi juga kepada TNI. Mereka juga menerima dana tersebut,” kata Seni ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemberian dana operasional 14 juta dolar AS oleh PT Freeport Indonesia kepada Polri terus mengundang kecaman. Selain penggunaannya sulit dipertanggungjawabkan, hal itu juga dapat mempengaruhi keberpihakan kepolisian. Aparat keamanan sudah bisa dipastikan lebih membela kepentingan Freeport, ketimbang melindungi masyarakat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dana pemberian PT Freeport Indonsia (PTFI) kepada Polri dianggap sebagai uang suap. Sebab, aparat keamanan sudah mendapatkan dana operasional untuk menjaga kawasan pertambangan itu dari dana APBN.

“Penjagaan keamanan di Freeport itu sudah menjadi kewajiban kepolisian. Pemberian dana dari Freeport bisa (dikatakan) se ...Berita Selengkapnya