JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisyam menilai janji pembangunan smelter oleh PT Freeport Indonesia hanya akal-akalan saja, karena tidak akan pernah terwujud. Sebab, menurutnya sejak Tahun 1997 rencana-rencana pembangunan seperti ini hanya menjadi wacana dan pada akhirnya tidak pernah menjadi sesuatu yang diharapkan bagi I ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perang dagang Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) dapat dicegah dengan perundingan oleh kedua negara. Namun, hasil perundingan dagang RI-AS harus dilandasi prinsip saling menguntungkan. Kepentingan nasional Indonesia tidak boleh dikorbankan. Tim perunding RI harus menolak, jika AS menjadikan faktor PT. Freeport Indonesia ( ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesian Resources Studies (IRESS) menolak keras rencana pemerintah menyelesaikan negosiasi kontrak tambang Freeport pada bulan ini dengan membayar sekitar US$ 3 miliar hingga US$ 4 miliar untuk divestasi 51% (tepatnya sekitar 41,64%, karena saat ini Indonesia telah memiliki 9,36%) saham Freeport McMorant, demikian pernyat ...Berita Selengkapnya

Oleh: Oleh Edy Mulyadi

UPS, MAAF, judulnya terasa kasar. Tapi, apa boleh buat, mungkin memang sudah harus begitu untuk membuatpara menteri terkait soal Freeport jadi sadar dan mau menggunakan hati nuraninya.

Harga saham FreeportMcMoran Inc (FCX) pada perdagangan Selasa (24/4) waktu Amerika Serikat (Rabu, 25/4 WIB) di Wall Street terjun bebas. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto meminta PT. Freeport Indonesia agar memenuhi aturan dan kewajibannya terkait kesepakatan divestasi dengan Pemerintah Indonesia, dimana Pemerintah Indonesia akan mendapatkan saham sebesar 51 persen.

"Yang jelas, dulu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) itu kan secara terbatas sudah disamp ...Berita Selengkapnya

GRESIK, Berita HUKUM - Ada beberapa hal penting yang didapatkan Komisi VII DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Gesik, Provinsi Jawa Timur. Diantaranya adalah terkait dengan progres pembanguan smelter oleh PT. Freeport Indonesia.

"Kita melihat tidak ada progres fisik yang dilakukan. Meskipun disampaikan telah melalui tahapan-tahapan yang sifatnya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI konsen dan akan mengawal pembangunan smelter PT.Freeport Indonesia di Papua. Sudah waktunya transparasi keterbukaan PT.Freeport Indonesia dan Pemerintah Pusat, dengan Pemerintah daerah. Hal ini akan cepat selesai sepanjang ada niat baik dan etika PT.Freeport Indonesia yang dikuasai 80% milik FreeportMcMoRa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam proses renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia tetap berpegang pada kepentingan nasional dengan tetap melibatkan pemerintah daerah Papua. Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan Raker dengan Menteri ESDM Sudirman Said, Perwakilan SKK Mig ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan alasan PT Freeport membangun Smelternya diluar Papua.

Hal itu mengemuka saat Komisi VII DPR mengadakan RDPU dengan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsuddin dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi, di Gedung Nusantara I, Selasa, (27/1).

"Menyangkut smelter, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT. Freeport sudah banyak melakukan kerusakan lingkungan di Papua. Biota laut rusak dan laut mengalami pendangkalan akibat limbah produksi tambang dibuang ke lautan. Komisi IV ingin mengeluarkan rekomendasi agar izin Freeport tak perlu diperpanjang.

Demikian penegasan anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo kepada pers sebel ...Berita Selengkapnya