Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    DKPP
 
DKPP dan KPK Didemo, Minta Herwyn Malonda Dipecat | 2023-06-14 19:47:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran negara dan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menyeret Herwyn Malonda, Komisioner Bawaslu Republik Indonesia (RI). Pasalnya Herwyn disinyalir terlibat dalam penyimpangan anggaran dana hibah Pilkada Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020.

Sebelumnya,
...

Puluhan Brimob Amankan Sidang DKPP | Monday 05 Aug 2013 16:28:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan personel polisi dikerahkan untuk mengamankan sidang dugaan pelanggaran kode etik anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sidang terkait dengan, dicoretnya bakal calon pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah dan Sachrudi ...

Otto Puji Lembaga DKPP | Friday 02 Aug 2013 16:50:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengacara senior Otto Hasibuan menilai, keberadaan lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menyelesaikan sengketa pemilu sangatlah efektif.

Pasalnya, kuasa hukum pasangan bakal calon Wali Kota Tangerang Arief Wismasyah-Sachrudin ini membandingkan dengan proses penyelesaian di Pengadilan Tata Usaha Negar
...

Anggotanya Diberhentikan Sementara, Ketua KPUD Jatim: DKPP Gunakan Kelembutannya | Wednesday 31 Jul 2013 19:01:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur, Andry Dewanto Ahmad menilai bahwa keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan sementara tiga Anggotanya sangatlah fair. Bahkan dirinya menilai, dalam menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik atas pencoretan kandidat Calon Gubernur Khofifah, DKP ...

Persoalan Khofifah, DKPP Lempar ke KPU Pusat | Wednesday 31 Jul 2013 16:48:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Nasib konstitusional pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah-Herman berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.

Pasalnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan keputusan untuk KPU Pusat meninjau ulang hasil pleno KPU Jatim, yang menggugurkan pasangan Khofifa
...

KPUD Jatim Diduga Langgar Asas Kepercayaan | Monday 29 Jul 2013 18:34:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Timur diduga melanggar asas kepercayaan. Pasalnya, sebagai penyelenggara pemilu. KPUD Jatim harusnya bisa memberikan kepastian kepada calon pasangan kandidat peserta Pemilukada.

Hal itulah yang diungkapkan, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Emanuel Suja
...

Keputusan DKPP Soal Pilgub Jatim Bisa Spektakuler | Monday 29 Jul 2013 11:51:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pimpinan Prof Dr Jimly Asshiddiqie yang sedang menyidangkan untuk ketiga kalinya komisioner KPU Jatim Senin (29/7) ini, bisa jadi melahirkan putusan spektakuler yang belum pernah dilakukan sebelumnya.

Misalnya, memberhentikan anggota KPU Jatim yang terbukti melanggar etika. Bi
...

Sukseskan Pemilu 2014, DKPP dan Kejagung Tanda Tangani MoU | Monday 22 Jul 2013 22:04:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) penggunaan konferensi video dalam sidang penyelesaian dugaan pelanggaran kode etik Pemilihan Umum (Pemilu).

"Kejaksaan Agung memiliki infrastruktur konferensi
...

Bangun Pemilu Lebih Baik, DKPP Inisiasi Peraturan Tata Laksana Kinerja | Monday 22 Jul 2013 20:35:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna menghasilkan pemilu yang lebih baik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemili (DKPP) menginisiasi pertemuan tiga lembaga penyelenggara pemilu untuk merumuskan, kesepakatan bersama mengenai tata laksana kinerja masing-masing lembaga penyelenggara pemilu.

Ketiga lembaga tersebut adalah, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pe
...

Pengamat: Keputusan Bawaslu Keliru | Tuesday 16 Jul 2013 19:49:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Ternyata dasar hukum yang dijadikan rujukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap, pengguguran calon legislator (caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) dinilai salah.

Pasalnya, menurut pengamat pemilu Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahudin
dasar pijakan hukum yang digunakan Bawaslu untuk me
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]