JAKARTA, Berita HUKUm - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah berhati-hati melepas saham perusahaan subholding Pertamina di lantai bursa. Karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, sehingga harus dikaji secara cermat, tidak hanya dari sudut pandang kedaulatan ekonomi, melainkan juga dari sisi ketahanan nasional. Apalagi j ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Hatta mengingatkan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghentikan kebiasaan pendanaan program kegiatan melalui utang. Ia juga berharap agar ada pembenahan struktural mengenai kecenderungan yang bisa berakibat fatal bagi perekonomian bangsa.

Peringatan tersebut disampaikan Hatta pada Ra ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam mengungkapkan bahwa utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah sangat mengkhawatirkan. Terlebih dalam kondisi rupiah terpuruk saat ini, keuangan BUMN dalam kondisi yang membahayakan. Utang BUMN non lembaga keuangan tercatat 59 persen dalam bentuk mata uang asing dan 53 persen dipe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Negara diindikasikan mengalami kerugian sebesar Rp 208 miliar lebih akibat pelaksanaan Program Bina Lingkungan (BL) BUMN Peduli, Kementerian BUMN. Indikasi kerugian ini harus segera diusut tuntas.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, usai pertemuan antara Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II DPR, dan Ketua Ko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, nilai right issue PT Aneka Tambang, Tbk (Antam) yang menjadi andalan Indonesia untuk aneka kegiatan berbagai tambang; Emas, Nikel, Bauksit dan Batubara sebesar Rp5,5 triliun. Rencana penjualan perusahaan BUMN ini ternyata sesuai dengan apa yang diungk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penunjukkan pengamat politik, politisi dan tim relawan saat Pilpres menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak melalui tahapan fit and proper test, hal ini menyebabkan pengisian kursi dituding bukan dari pihak yang kompeten sesuai dengan Track record profesional dibidangnya.

Said Didu Mantan sekretaris BUMN ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Angkasa Pura II (Persero) saat ini tengah fokus lakukan pembenahan pelayanan di 13 bandara, baik dari sisi pelayanan kepada pengguna saja maupun pengembangan secara fisik sepanjang 2015.

Direktur Utama Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi, mengatakan ada 3 fokus yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan dan keam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah perusahaan plat merah banyak dikritik Komisi VI DPR RI, lantaran banyak yang membangun anak perusahaan tapi tidak sesuai dengan bidang usahanya. Pembenahan menyeluruh perlu dilakukan oleh Menteri Negara BUMN kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (dapil Bali), meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI akan mendalami laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan 14 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bermasalah dan akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Kita akan dalami temuan BPK itu, selain penjelasan lisan kita akan minta catatan tertulis dari mereka," kata Wakil Ketua Komisi VI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan telah memiliki sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) guna memantau kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama dari aspek finansial.

Secara umum, dengan terbangunnya EWS diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi kinerja BUMN, sehingg ...Berita Selengkapnya