JAKARTA, Berita HUKUM - Operasi tangkap tangan (OTT) oknum pejabat Kemendes dan BPK untuk pesanan meraih opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP), terbilang telat. Pesan memesan WTP kepada BPK sebenarnya bukan barang baru. Hanya saja desas-desus itu baru menjadi kenyataan setelah ada OTT dari KPK.

Demikian dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hasil audit ini, diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan DPR kepada pemerintah.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Tau ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Memenuhi kewajiban Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Sidang Paripurna ke 7, Selasa (4/10/2016) di G ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai ketentuan perundang-undangan, hari Selasa (4/10), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2016 kepada DPR RI di Gedung Nusantara II DPR/MPR. IHPS I tahun 2016 merupakan ringkasan 696 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdiri dari 116 LHP pada p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Bahrullah Akbar menjadi Anggota BPK RI. Rapat pada Selasa (4/10) dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Ruang Rapat Paripurna Nusantara II, DPR, Jakarta.

"Tiba saatnya kita untuk mengabil keputusan, apakah laporan Komisi XI DPR RI terha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan hasil auditnya kepada Pimpinan DPR RI menyangkut kesiapan anggaran pilkada serentak. Hasil audit juga memuat pemeriksaan anggaran pada pemilu 2014.

Pimpinan DPR RI yang terdiri dari Ketua DPR Setya Novanto dan dua wakilnya, Agus Hemanto dan Taufik Kurniawan menerima langsung ked ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan terdapat 26 perusahaan pertambangan yang tidak mengikuti aturan yang berlaku, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara sebanyak Rp 90,6 miliar dan US$38 ribu.

"Hasil ini kita dapatkan dari audit perusahaan tahun 2011 dan menemukan 29 temuan yg melibatkan 26 perusahaan," kata A ...Berita Selengkapnya