JAKARTA, Berita HUKUM - Fungsi dan kewenangan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) dinilai berlebihan. Hal inilah yang menjadi alasan PT Gayung Mulya Ikif dan dua orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menguji beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindunga ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - BNP2TKI, Jumat (1/2) - Biro Organisasi dan Kepegawaian BNP2TKI telah memberhentikan 4 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BNP2TKI dan BP3TKI di daerah sepanjang 2012. Keempat PNS ini terbukti telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam PP itu diatur bahwa bagi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat menyatakan, pihaknya membutuhkan payung hukum bagi TKI yang mengalami deportasi (dipulangkan.red) dari negeri Malaysia.

Pasalnya, banyak diantara TKI deportan itu yang dari sisi kelengkapan dokumen sebenarnya masih ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Koordinator Crisis Center BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Henry Prayitno, menyatakan pihak belum bisa memastikan kronologis kejadian yang menyebabkan ketiga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tewas.

"Karena kami masih menunggu hasil laporan dari Kemenlu (Kementrian Luar Negeri) m ...Berita Selengkapnya