|
|||||
| Investor Tinggal Duduk Manis, BKPM Siapkan Pendamping Investor | Monday 26 Oct 2015 15:21:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Investor yang mengurus aplikasi dalam layanan izin investasi 3 jam akan benar-benar diberikan kemudahan. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia telah menyiapkan pendamping investor (Priority Investment Officer) untuk membantu pengurusan investor yang rencana investasinya diatas Rp 100 miliar dan atau meny ...Berita Selengkapnya |
||||
| Izin Investasi 3 Jam, BKPM Siap, Investor Juga Harus Siap | Saturday 24 Oct 2015 15:40:08 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia terus merampungkan persiapan peluncuran layanan investasi 3 jam yang diimplementasikan mulai Senin (26/10) pekan mendatang. Franky Sibarani Kepala BKPM menyatakan, pihaknya sudah memasuki tahap final persiapan perangkat dan instrumen yang mendukung proses layanan izi ...Berita Selengkapnya |
||||
| BKPM: ‘Geliat 100 Proyek Investasi’ | Thursday 01 Oct 2015 21:10:03 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan dialog investasi bertema, ‘Geliat 100 Proyek Investasi’. Proyek-proyek investasi baru punya potensi menyerap tenaga kerja baru, di tengah ekonomi yang melemah dengan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). |
||||
| Serah Terima Pendelegasian Wewenang Perizinan Sektor ESDM ke PTSP Pusat di BKPM | Friday 14 Aug 2015 02:15:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pendelegasian wewenang dan pengalihan perizinan Kelistrikan dan Migas serta Minerba ditetapkan dengan Peraturan Menteri yakni Permen Nomor 35 tahun 2014 (pendelegasian wewenang pemberian izin usaha ketenagalistrikan dalam rangka pelaksanaan PTSP kepada kepala BKPM), Permen Nomor 23 tahun 2015 (Pendelegasian wewenang pemberia ...Berita Selengkapnya |
||||
| BKPM Lakukan Pembatalan 6.351 Ijin Prinsip PMA | Wednesday 08 Jul 2015 02:47:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia akan melakukan pembatalan tahap II terhadap 6.351 surat persetujuan / Ijin Prinsip Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2000 s.d 2006 yang telah habis masa berlakunya dan tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). |
||||
| BKPM Gencarkan Sosialisasi Percepatan Perizinan Melalui PTSP | Sunday 15 Mar 2015 10:35:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menindaklanjuti arahan Presiden untuk mempercepat (menyederhanakan) perizinan, dan keharusan daerah memliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna mempermudah perizinan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan kementerian terkait melakukan rangkaian sosialisasi perizinan. |
||||
| Presiden Lantik Kepala BKPM Franky Sibarani, Kepala BNP2TKI Nusron Wahid | Thursday 27 Nov 2014 19:59:45 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Franky Sibarani sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Nusron Wahid sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Kamis (27/11) sore, di Istana Negara, Jakarta. |
||||
| Anggaran BKPM 2014 Capai Rp 609 Miliar | Monday 09 Sep 2013 13:47:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pagu Anggaran Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk tahun anggaran 2014 mencapai Rp 609.101.990.000. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (9/9). |
||||
| China Minati Investasi Industri Tambang dan Agro | Wednesday 01 Aug 2012 02:28:14 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan Pemerintah China berminat meningkatkan penanaman modalnya di Indonesia tahun ini. China berminat investasi di bidang industri pengolahan produk tambang dan agro. |
||||
