JAKARTA, Berita HUKUM – Realisasi penggunaan bahan bakar bersubsidi hingga 30 April berada pada kisaran angka 14, 91 juta kilo liter (kl). Padahal total kuota Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 46,01 juta kl. Hal ini sangat memungkinkan kuota BBM bersubsidi diperkirakan akan melonjak.

Menteri Kementerian Energi dan Sumber Daya ...Berita Selengkapnya

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung, Menteri ESDM Jero Wacik, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo untuk merumuskan policy pengendalian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Permintaan ini disampaikan Presiden SBY menyusul paparan KEN mengenai penanggulan ...Berita Selengkapnya

BALI, Berita HUKUM - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah melampaui dari yang seharusnya. Menaikkan harga BBM memang cara termudah, namun efeknya kepada masyarakat miskin sangat besar. Pemerintah sedang merumuskan langkah pengendalian kuota BBM bersubsidi.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah terus memonitor realisasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan akan segera mengambil langkah dan kebijakan strategis terkait alokasi BBM bersubsidi tesebut. “Sekarang ini Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) sedang merumuskan pengendalian subsidi BBM, agar lebih tepat sasaran,” tegas Staf ...Berita Selengkapnya

SURABAYA, Berita HUKUM - PT Pertamina Pemasaran Region V siap merealisasikan regulasi terbaru tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2013.

"Kami akan mendistribusikan BBM Tertentu (BBM bersubsidi) sesuai dengan aturan baru tersebut," kata Assistant Manager Exter ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Jatah atau kuota BBM subsidi tahun 2013 yang mencapai 46 juta KL diprediksi bakal "rontok" lagi, apabila tidak ada tindakan pengendalian BBM yang dilakukan oleh pemerintah.

"Jka pemerintah ingin menaikkan harga BBM subsidi, tidak perlu izin ke DPR. Pasalnya, persetujuan sudah diberikan pada UU APBN 2013, jadi tidak perl ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah tidak melihat ada alasan yang sangat mendesak sehingga harga BBM bersubsidi harus dinaikkan pada tahun depan, seperti yang sudah disarankan banyak kalangan.

Menteri ESDM Jero Wacik menegaskan meski sudah banyak pengamat hingga Dewan Energi Nasional (DEN) yang menyarankan demikian, namun pemerintah tetap berp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan pihaknya membatalkan rencana penerapan sehari tanpa BBM bersubsidi di Stasiun Pengisian Bensin Umum (SPBU) pada 2 Desember 2012 mendatang.

“Tidak (jadi dilakukan) sebab hasilnya dikit, ribet-nya yang banyak,” kata Jero Wacik sebelum mengikuti Sidang Kab ...Berita Selengkapnya

SURABAYA, Berita HUKUM - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menolak keras rencana pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) untuk membuka pasar penyaluran BBM Bersubsidi atau Public Service Obligation (PSO) kepada perusahaan swasta asing di wilayah Jawa dan Bali.

Ketua II DPP Hiswana Migas M ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Drs. Saud Usman Nasution menyatakan terhitung hari ini seluruh anggota Polri dilarang membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di SPBU publik.

"Mulai 1 Juni ini berlaku di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek)," kata Saud, di Jakarta, Ju ...Berita Selengkapnya