|
|||||
| RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas | 2026-08-05 11:01:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Martin Manurung merespons narasi dan infografis yang beredar belakangan ini yang menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tantang Perampasan Aset dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026. |
||||
| Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah | 2026-07-08 16:15:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) mengabulkan sebagian gugatan Roy Suryo. Sejumlah tindakan paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dinyatakan tidak sah. |
||||
| Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum? | 2026-07-05 08:42:51 | |||||
 |
Oleh: Edy Mulyadi |
||||
| Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional | 2026-07-03 11:38:37 | |||||
 |
|
||||
| Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby | 2026-07-03 11:15:16 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Nama Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuansing, Suhardiman Amby. |
||||
| Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.? | 2026-06-14 18:47:47 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Mahasiswa Peduli Pendidikan menyoroti perolehan gelar Doktor (S3) Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho. Pasalnya, proses waktu studi untuk menempuh program gelar doktoral diduga tidak sebagaimana mestinya atau cenderung kilat atau relatif singkat. |
||||
| KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan | 2026-06-12 19:01:33 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan massa yang tergabung dalam Logis 08 mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terkait pengadaan layanan notifikasi perbankan. Desakan kepada lembaga antirusuah itu disampaikan saat m ...Berita Selengkapnya |
||||
| Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu | 2026-06-04 23:04:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal - KITAS dan KITAP (Kartu Izin Tinggal Terbatas/Kartu Izin Tinggal Tetap) untuk warga negara asing (WNA). Penetapan tersangka ini dilakukan sete ...Berita Selengkapnya |
||||
| Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat | 2026-06-03 20:52:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim tengah dicari keberadaannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Pencarian itu dilakukan berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah, pada Selasa (2/6) mala ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi | 2026-05-21 07:38:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2027. Menurutnya, pidato tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
