Oleh: Iramawati Oemar

SEJAK PILPRES langsung pertama kali digelar di tahun 2004 yang diikuti oleh 5 pasangan capres dan cawapres, selalu saja ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi dan sudah 3 kali pula MK menolak gugatan paslon. Di tahun 2004 gugatan paslon Wiranto - Wahid ditolak, di tahun 2009 gugatan paslon Mega - Prabowo dan JK - Wirant ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman disorot. Hal ini lantaran pernyataannya yang kesulitan mendatangkan saksi KPU dari luar kota dan meminta perpanjangan waktu perbaikan jawaban gugatan Pilpres 2019 hingga pada hari Rabu mendatang.

Arief Budiman di depan Majelis Hakim MK, beralasan kesulitan mendatangkan saks ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Tim Hukum pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Bambang Widjojanto mempersoalkan sumbangan dana kampanye Pilpres 2019 dari Capres 01, Joko Widodo.

Bambang mengungkapkan, di dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tertanggal 25 April 2019, angka sumbangan pribadi Jokowi disebutkan sebesar Rp 19.508 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengaku, siap akan menggelar aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk mengawal sidang gugatan perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019.

"Benar saya yang akan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi mempertanyakan dan mempermasalahkan pada perselisihan hasil pemilihan umum 2019 dengan adanya ditemukan bukti pelanggaran atas asas prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pilpres 2019 pasangan calon 01 Joko Widodo - Maruf Amin.

Ketua Tim ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan viralnya berita mengenai informasi adanya sebanyak 28 Direksi BUMN dan 78 persen karyawan BUMN yang memberikan dukungan pada Pasangan Calon (Paslon) 02 Prabowo - Sandi pada Pilpres 2019 lalu dibantahkan oleh pihak Federasi Serikat Pekerja (FSP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bersatu, diwakili oleh Tri Sasono ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perihal pernyataan dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang diwakili oleh komisioner KPU, Hasyim Asy'ari yang menyatakan bahwa Calon Wakil Presiden (Cawapres) Paslon 01 Maruf Amin tak langgar aturan soal jabatan di Bank BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah, direspon dan ditanggapi oleh Arief Poyuono seb ...Berita Selengkapnya

Oleh: Nasrudin Joha

GAGAGAGAGAGA, SUPER lebai partai yang satu ini. Setelah 'baper' dengan pernyataan Prabowo soal Ani Yudhoyono, ngarep.com ke istana tak kunjung diterima, sekarang Demokrat usulin bubar koalisi. Eh, bukan hanya koalisi 02, tapi juga koalisi 01.

Ini ibarat anak kecil main petak umpet, udah berkali kali ngumpet kagak ada yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kuasa Hukum pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menyambangi kantor Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperbaiki berkas permohonan sengketa perkara hasil Pilpres 2019.

Tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto dan Denny Indraya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui Partai Demokrat sudah tidak sejalan dengan koalisi Adil Makmur yang mengusung capres-cawapres 02, Prabowo-Sandi. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Kehormatan DPP (PAN), Dradjad Wibowo.

Drajad menilai hal tersebut dari sikap dan pernyataan elite Demokrat yang tidak sejalan dengan k ...Berita Selengkapnya