Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    PilGub
 
KIP Aceh Lakukan Evaluasi Pemilukada 2011 / 2012 se - Aceh |

LHOKSEUMAWE, Berita HUKUM - Senin, 27 Agustus 2012, bertempat di ruang Rapat Lido Hotel Lhoksumawe diselenggarakan Forum Evaluasi Pemilukada, yang diadakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, hadir sebagai peserta Komisioner dan Sekretaris KIP Kabupaten/Kota se - Aceh.

Forum yang bertemakan "Rapat Evaluasi Pemilukada Aceh Tahu
...

Jaksel Tertibkan Spanduk Cagub - Cawagub |

JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Jakarta Selatan (Jaksel) menertibkan puluhan spanduk yang isi tulisannya- terindikasi, meresahkan masyarakat.

“Total spanduk yang telah ditertibkan 40. Operasinya sendiri berlangsung Rabu (22/8) malam hingga Kamis (23/8) siang”, kata Andi Maulana, Panwaslukada
...

Relawan Buruh Jakarta Merapat ke Jokowi - Ahok |

JAKARTA, Berita HUKUM - Putaran kedua Pemilukada DKI Jakarta terus memanas, isu SARA yang mencuat beberapa pekan lalu, seolah ditanggapi dingin oleh sebagian warga Jakarta. Sebagimana diketahui dalam putaran kedua ini, dua pasangan akan bersaing cukup ketat. Berbagai strategi dari masing-masing pasangan calon mulai terlihat. Selain dukungan dari pa ...

Panwaslukada Berencana Panggil Raja Dangdut Terkait SARA |

JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) DKI berencana memanggil Raja Dangdut, Rhoma Irama untuk dimintai klarifikasinya, terkait ceramah sholat tarawih di Masjid Al Isra, Tanjungduren, Jakarta Barat hari Minggu (29/7), lalu.

Ketua Panwaslukada DKI Ramdansyah, menjelaskan berdasarkan bukti yang dimili
...

Panwaslu DKI Jakarta: Penyebar Isu SARA Terancam Penjara |

JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta mewanti-wanti kepada tim sukses dua pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta yang maju ke putaran kedua untuk tidak menyebarkan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Terlebih, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, se ...

Tokoh Perempuan Akan Deklarasikan GPP-BBM |

JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai tokoh perempuan dari beraneka golongan, status sosial dan profesi bersama-sama akan mendeklarasikan Gerakan Perempuan Pro Birokrasi Bersih dan Melayani (GPP-BBM). Acara ini akan di gelar pada Selasa (24/7/) mendatang di Aula Relawan Jokowi di Jl Mangunsaskoro.

Acara tersebut akan dihadiri pendiri Mustika Ratu da
...

Pemetaan Pilkada DKI 2012 Putaran 2 |

JAKARTA, Berita HUKUM - Lingkaran Survey Indonesia (LSI) kemarin dikabarkan berencana mengumumkan Quick Count memenangkan Foke di 54,3%. Hari ini kita lihat pertarungan lembaga survey dalam melakukan quick count Pilkada DKI.

Indobarometer bekerja sama dengan MetroTV dalam melakukan Live Quick Count.

LSI (Lingkaran Survey Indonesia) dan JSI be
...

Pasangan Jokowi – Ahok Unggul 63 % di TPS 054 Banjarsari |

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemungutan suara dalam Pilgub DKI Jakarta yang digelar dari pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB Rabu (11/07), berlangsung lancar dan aman. Tidak terkecuali di lokasi TPS 054 yang berlokasi di RT.08/RW.06 Kel.Banjarsari,Cilandak, Jakarta Selatan yang berlangsung kondusif.

Dari pantuan BeritaHUKUM.com sampai berita ini diturunk
...

KPU DKI Jakarta, Tegaskan Pilgub DKI Tetap 11 Juli |

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU DKI Jakarta, Aminullah menegaskan, pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebab, jika mengalami penundaan, KPU dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai adanya perubahan jumlah DPT, pihaknya meminta agar ma ...

Alasan Jokowi Patut Diperhitungkan Sebagai Kandidat Cagub Ideal DKI |

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ada enam alasan, kenapa calon Gubernur DKI Jakarta, Jokowi patut dikategorikan sebagai kandidat yang pantas diperhitungkan. Dianatara:

1. Selama menjadi walikota Solo, dua kali masa jabatan Jokowi tak mau ambil gajinya, -Ia sudah bersumpah, kerja di Solo adalah kerja politik, kerja derma baktinya untuk negara, ia sud
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]