| PilGub |
|
|
| |
| KIP Aceh Lakukan Evaluasi Pemilukada 2011 / 2012 se - Aceh | |
 |
LHOKSEUMAWE, Berita HUKUM - Senin, 27 Agustus 2012, bertempat di ruang Rapat Lido Hotel Lhoksumawe diselenggarakan Forum Evaluasi Pemilukada, yang diadakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Provinsi Aceh, hadir sebagai peserta Komisioner dan Sekretaris KIP Kabupaten/Kota se - Aceh.
Forum yang bertemakan "Rapat Evaluasi Pemilukada Aceh Tahu ...Berita Selengkapnya |
| Jaksel Tertibkan Spanduk Cagub - Cawagub | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) Jakarta Selatan (Jaksel) menertibkan puluhan spanduk yang isi tulisannya- terindikasi, meresahkan masyarakat.
“Total spanduk yang telah ditertibkan 40. Operasinya sendiri berlangsung Rabu (22/8) malam hingga Kamis (23/8) siang”, kata Andi Maulana, Panwaslukada ...Berita Selengkapnya |
| Relawan Buruh Jakarta Merapat ke Jokowi - Ahok | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Putaran kedua Pemilukada DKI Jakarta terus memanas, isu SARA yang mencuat beberapa pekan lalu, seolah ditanggapi dingin oleh sebagian warga Jakarta. Sebagimana diketahui dalam putaran kedua ini, dua pasangan akan bersaing cukup ketat. Berbagai strategi dari masing-masing pasangan calon mulai terlihat. Selain dukungan dari pa ...Berita Selengkapnya |
| Panwaslukada Berencana Panggil Raja Dangdut Terkait SARA | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslukada) DKI berencana memanggil Raja Dangdut, Rhoma Irama untuk dimintai klarifikasinya, terkait ceramah sholat tarawih di Masjid Al Isra, Tanjungduren, Jakarta Barat hari Minggu (29/7), lalu.
Ketua Panwaslukada DKI Ramdansyah, menjelaskan berdasarkan bukti yang dimili ...Berita Selengkapnya |
| Panwaslu DKI Jakarta: Penyebar Isu SARA Terancam Penjara | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta mewanti-wanti kepada tim sukses dua pasangan calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta yang maju ke putaran kedua untuk tidak menyebarkan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Terlebih, UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan, se ...Berita Selengkapnya |
| Tokoh Perempuan Akan Deklarasikan GPP-BBM | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai tokoh perempuan dari beraneka golongan, status sosial dan profesi bersama-sama akan mendeklarasikan Gerakan Perempuan Pro Birokrasi Bersih dan Melayani (GPP-BBM). Acara ini akan di gelar pada Selasa (24/7/) mendatang di Aula Relawan Jokowi di Jl Mangunsaskoro.
Acara tersebut akan dihadiri pendiri Mustika Ratu da ...Berita Selengkapnya |
| Pemetaan Pilkada DKI 2012 Putaran 2 | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Lingkaran Survey Indonesia (LSI) kemarin dikabarkan berencana mengumumkan Quick Count memenangkan Foke di 54,3%. Hari ini kita lihat pertarungan lembaga survey dalam melakukan quick count Pilkada DKI.
Indobarometer bekerja sama dengan MetroTV dalam melakukan Live Quick Count.
LSI (Lingkaran Survey Indonesia) dan JSI be ...Berita Selengkapnya |
| Pasangan Jokowi – Ahok Unggul 63 % di TPS 054 Banjarsari | |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemungutan suara dalam Pilgub DKI Jakarta yang digelar dari pukul 07.00 WIB s/d 13.00 WIB Rabu (11/07), berlangsung lancar dan aman. Tidak terkecuali di lokasi TPS 054 yang berlokasi di RT.08/RW.06 Kel.Banjarsari,Cilandak, Jakarta Selatan yang berlangsung kondusif.
Dari pantuan BeritaHUKUM.com sampai berita ini diturunk ...Berita Selengkapnya |
| KPU DKI Jakarta, Tegaskan Pilgub DKI Tetap 11 Juli | |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ketua Pokja Pendataan Pemilih KPU DKI Jakarta, Aminullah menegaskan, pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta harus sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebab, jika mengalami penundaan, KPU dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai adanya perubahan jumlah DPT, pihaknya meminta agar ma ...Berita Selengkapnya |
| Alasan Jokowi Patut Diperhitungkan Sebagai Kandidat Cagub Ideal DKI | |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Ada enam alasan, kenapa calon Gubernur DKI Jakarta, Jokowi patut dikategorikan sebagai kandidat yang pantas diperhitungkan. Dianatara:
1. Selama menjadi walikota Solo, dua kali masa jabatan Jokowi tak mau ambil gajinya, -Ia sudah bersumpah, kerja di Solo adalah kerja politik, kerja derma baktinya untuk negara, ia sud ...Berita Selengkapnya |
|
|