JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan penyelesaian hasil Pemilukada Kabupaten Puncak kembali digelar MK pada Jumat (15/3). Sidang perkara Nomor 18/PUU-X/2013 ini mengagendakan pembuktian diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.

Dalam sidang tersebut, dikarenakan Pemohon tidak bisa menghadirkan penerjemah dari bahasa Dhani, maka Majelis ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 memasuki sidang kedua yang digelar di ruang sidang panel, lantai 4, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (15/3). Pada sidang kali ini para saksi dari Pihak Pemohon menyampaikan keterangannya di hadapan panel hakim yang d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - KPU Kabupaten Puncak menolak dalil mengenai adanya pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukannya dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Puncak, Papua. Hal ini disampaikan kuasa hukum KPU Kabupaten Puncak, Nahar selaku Termohon pada sidang mendengar jawaban Termohon, Pihak Terkait serta Pembuktian pada ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tak ada lagi alasan menolak warga untuk memberikan hak suaranya dengan dalih tidak terdaftar pada saat gelaran pemilihan umum kepala daerah. Karena, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa jika pemilih tidak terdaftar dan ingin memberikan suara, maka pemilih cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih b ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pertama perkara perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Puncak pada Rabu (13/3) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 18/PHPU.D-XI/2013 ini dimohonkan oleh pasangan calon nomor urut 5 Elvis Tabuni-T.E. A Hery Dosinaen.

Melalui kuasa hukumnya Agustinus Payong ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) memutus empat perkara sekaligus berkaitan dengan pemilihan Gubernur Papua pada Senin (11/3) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara dengan nomor 14, 15, 16, dan 17 PHPU.D-XI/2013 dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnnya.

MK menolak seluruh permohonan perka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menetapkan untuk memberikan perpanjangan waktu kepada KPU Kabupaten Deiyai agar melaksanakan Putusan MK No. 97/PHPU. D-X/2012 bertanggal 20 Desember 2013. Demikian disampaikan Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang pembacaan Ketetapan PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Deiya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan perkara PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 dengan agenda pembuktian dari masing masing pihak yang berpekara. Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa (5/3) yang dipimpin oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD.

Sebelum sidang dilakuka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin yang dihadirkan sebagai ahli oleh Pemohon pada Sengketa Pemilukada Kabupaten Tulungagung berpendapat bahwa proses pencalonan bakal calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik harus melalui mekanisme yang sesuai dengan perundang-undangan. Menurutnya, partai seharusnya sudah s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Berbagai permasalahan mewarnai PHPU Kabupaten Aceh Selatan 2012-2013 - mulai dari kotak suara tanpa segel, tak ada gemboknya, penggelembungan suara, pemilih yang namanya tak terdaftar di DPT, hingga ancaman pembakaran rumah

Hal itu terungkap pada sidang pembuktian yang berlangsung Rabu (27/2) sore di Ruang Sidang MK. Sida ...Berita Selengkapnya