JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tiga permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), pada ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan uji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), pada Selasa (12/11). Sidang perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 ini dilaksanalakan oleh Panel Hakim yang terdiri atas Ketua MK Anwar Usman sebagai Ketua Panel, Hakim Kon ...Berita Selengkapnya

JAKARTA , Berita HUKUM - Masyarakat diminta tetap damai dalam menyikapi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Masyarakat diharapkan menyampaikan aspirasinya terkait kedua aturan hukum tersebut, melalui jalur yang konstitusional.

"Agar ormas, mahasiswa yang melaku ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Di akhir bulan Oktober, tepatnya pada Kamis (31/10) kemarin dilangsungkan Diskusi Publik dengan tajuk, 'Korupsi Dilemahkan, Demokrasi Dibungkam. Jokowi Jilid 2, Mau Seperti Apa?' bertempat di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun Jakarta Timur yang dihadiri ratusan mahasiswa/i.

M. Abdul Basit, selaku modera ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan pemerintah Indonesia mengenai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung elemen masyarakat Maluku. Menurut Ketua Pemuda Maluku Indonesia Bersatu (PMIB) cabang Jakarta Selatan, Ferdinand Lasatira apapun keputusan pemerintah terkait UU tersebut, dipercaya merupakan yang terbaik.

"Baik bagi ma ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga tersangka dari kegiatan tangkap tangan di Kalimantan Timur dan DKI Jakarta pada Selasa, 15 Oktober 2019. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dengan pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2018-2019.

Terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) ole ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sudah disahkan DPR sudah resmi berlaku pada hari ini, Kamis (17/10).

Meski belum ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi), UU hasil revisi itu secara otomatis akan berlaku terhitung 30 hari sejak disahkannya. Hal itu sesuai aturan di pasal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis mahasiswa Universitas Pamulang (Unpam) Leo Purnama Aji menilai, selain turun ke jalan, penolakan terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi dengan jalur lainnya harus dilakukan dan dikawal. Seperti melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi maupun legislative review.

Kedua upa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) memastikan mereka akan menggelar aksi di depan Istana Negara. Diperkirakan 10 universitas akan bergabung dalam demonstrasi ini.

"Banyak yang akan ikut, lebih dari 10 universitas, aliansi BEM SI wilayah BSJB, yang jelas (BEM Se Jabodetabek dan Banten) BSJB," kata Koordin ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua orang yang diduga kuat melakukan korupsi terhadap proyek pembangunan jalan Samarinda - Bontang pada, Selasa (15/10) di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim).

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terjadi sekitar pukul 14.0 ...Berita Selengkapnya