| Freeport |
|
|
| |
| Dana Operasional Bikin Polri Jadi Centeng Freeport | Saturday 29 Oct 2011 21:54:21 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Pemberian dana operasional 14 juta dolar AS oleh PT Freeport Indonesia kepada Polri terus mengundang kecaman. Selain penggunaannya sulit dipertanggungjawabkan, hal itu juga dapat mempengaruhi keberpihakan kepolisian. Aparat keamanan sudah bisa dipastikan lebih membela kepentingan Freeport, ketimbang melindungi masyarakat ...Berita Selengkapnya |
| DPR Tuding Dana Freeport Adalah Suap | Friday 28 Oct 2011 18:14:48 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Dana pemberian PT Freeport Indonsia (PTFI) kepada Polri dianggap sebagai uang suap. Sebab, aparat keamanan sudah mendapatkan dana operasional untuk menjaga kawasan pertambangan itu dari dana APBN.
Penjagaan keamanan di Freeport itu sudah menjadi kewajiban kepolisian. Pemberian dana dari Freeport bisa (dikatakan) se ...Berita Selengkapnya |
| Kapolri Akui Terima Dana dari Freeport | Friday 28 Oct 2011 16:16:58 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo akhirnya mengakui bahwa institusinya mendapat uang operasional dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Meski tidak menyebutkan nilai uang operasional tersebu, ia menjamin akan melaporkan penggunaan dana itu secara tranparan.
"Memang benar (ada penerimaan dana operasional dari PTFI kepad ...Berita Selengkapnya |
| Panglima TNI dan Kapolri Tidak Tahu Dana dari Freeport | Thursday 27 Oct 2011 19:59:01 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Tudingan anggota Komisi I DPR, Lily Wahid terhadap TNI/Polri menerima dana 14 juta dolar AS (sekitar Rp 125 miliar) dari PT Freeport Indonesia (PTFI), ternyata bikin Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono dan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo.
Namun, keduanya sama-sama membantah tudingan. Bahkan, menyatakan tidak tah ...Berita Selengkapnya |
| Mediasi Freeport dan Pekerja Masih Buntu | Wednesday 26 Oct 2011 23:17:44 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Proses mediasi antara manajemen PT Freeport Indonesia dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPSI) perusahaan tersebu, belum menemui titik temu alias buntu. Tapi pihak manajemen Freeport masih akan melihat perkembangan dari pembahasan dengan wakil 6.000 karyawan yang masih melakukan aksi mogok kerja itu.
"Hasil ...Berita Selengkapnya |
| Orang tak Dikenal Tembak Pekerja Freeport | Saturday 15 Oct 2011 23:40:48 |
 |
MIMIKA (BeritaHUKUM.com) Sejumlah orang yang tidak dikenal menembak mati tiga pekerja kontrak PT Freeport Indonesia. Selain itu, tembakan itu juga melukai seorang tentara dan penjaga keamanan yang tengah berpatroli.
"Yang pertama mendapati mereka adalah petugas patroli dan mereka berada dalam mobil (milik Freeport) yang terbakar dan ditemukan ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Dalami Insiden Tewasnya Pekerja Freeport | Monday 10 Oct 2011 16:28:44 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Menko Polhukam Djoko Suyanto sudah mendengar insiden penembakan yang terjadi di kawasan pertambangan PT Freeport Indonesia, Timika, Papua. Pihaknya pun telah memerintah pimpinan instansi terkait untuk mendalami insiden yang menewaskan seorang pekerja dan melukai belasan orang itu.
"Saya sudah terima laporan. (Insiden ...Berita Selengkapnya |
| Bentrokan di Freeport, Satu Pekerja Tewas | Monday 10 Oct 2011 14:32:07 |
 |
TIMIKA (BeritaHUKUM.com) Seorang pekerja PT Freeport Indonesia tewas ditembak petugas keamanan. Hal ini terjadi akibat bentrokan antara ratusan pekerja dengan pihak keamanan di terminal gorong-gorong perusahaan tambang tersebut di Timika, Papua, Senin (10/10).
Insiden ini bermula, ketika ribuan karyawan yang sejak 15 September lalu menggelar a ...Berita Selengkapnya |
| SBY Didesak Tinjau Ulang Kontrak Karya Freeport | Monday 03 Oct 2011 15:58:17 |
 |
*Hasil pertambangan emas, perak dan lainnya tidak masuk dalam hitungan pembayaran pajak
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) Puluhan aktivis yang menamakan diri Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem Jakarta) mengelar unjuk rasa di depan gedung Plaza 89, kuningan, Jakarta, Senin (3/10). Mereka menuntut pemerintah RI untuk meninjau ulang kontrak karya PT. ...Berita Selengkapnya |
| DPR Desak Pemerintah Selesaikan Kasus Freeport | Monday 19 Sep 2011 23:05:08 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) DPR mendesak pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan masalah di PT Freeport Indonesia. "Bila ini dibiarkan terus, potensi kehilangan pendapatan ke negara akan semakin membesar, disamping juga akan menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif di sektor migas khususnya," beber Anggota Komisi VII Dito Ganindito di Jakarta ...Berita Selengkapnya |
|
|