JAKARTA, Berita HUKUM - Guna melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 April 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kementerian BUMN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang badan usaha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hari ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, nilai right issue PT Aneka Tambang, Tbk (Antam) yang menjadi andalan Indonesia untuk aneka kegiatan berbagai tambang; Emas, Nikel, Bauksit dan Batubara sebesar Rp5,5 triliun. Rencana penjualan perusahaan BUMN ini ternyata sesuai dengan apa yang diungk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, ada empat BUMN yang bakal dijual oleh pemerintahan Jokowi-JK. Prabowo mengaku telah mendapat laporan soal rencana privatisasi empat BUMN tersebut.

"Saya dapat laporan ada empat BUMN kita yang mau diprivatisasi," kata Prabowo dalam pidatonya di acara 'Pelantikan Pengu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penunjukkan pengamat politik, politisi dan tim relawan saat Pilpres menjadi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak melalui tahapan fit and proper test, hal ini menyebabkan pengisian kursi dituding bukan dari pihak yang kompeten sesuai dengan Track record profesional dibidangnya.

Said Didu Mantan sekretaris BUMN ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait berbagai pandangan yang mempersoalkan masuknya sejumlah politisi maupun tim relawan menjadi komisaris di sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kepada wartawan yang mencegatnya seusai menunaikan solat Jumat, di sebuah masjdi di samping Istana Kepresidenan, Yogy ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Angkasa Pura II (Persero) saat ini tengah fokus lakukan pembenahan pelayanan di 13 bandara, baik dari sisi pelayanan kepada pengguna saja maupun pengembangan secara fisik sepanjang 2015.

Direktur Utama Angkasa Pura II, Budi Karya Sumadi, mengatakan ada 3 fokus yang akan dilaksanakan dalam peningkatan pelayanan dan keam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah perusahaan plat merah banyak dikritik Komisi VI DPR RI, lantaran banyak yang membangun anak perusahaan tapi tidak sesuai dengan bidang usahanya. Pembenahan menyeluruh perlu dilakukan oleh Menteri Negara BUMN kepada perusahaan-perusahaan tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih (dapil Bali), meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) Komisi VI DPR RI masih terus bekerja, merumuskan rekomendasi yang akan diserahkan kepada Menteri Negara BUMN Rini Soemarno. Banyak kritik atas pemberian PMN kepada BUMN, karena sebagain kinerja dan laporan keuangan beberapa BUMN sangat buruk.

“Berdasarkan hasil kajian Pa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI akan mendalami laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan 14 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bermasalah dan akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Kita akan dalami temuan BPK itu, selain penjelasan lisan kita akan minta catatan tertulis dari mereka," kata Wakil Ketua Komisi VI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan telah memiliki sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) guna memantau kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terutama dari aspek finansial.

Secara umum, dengan terbangunnya EWS diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi kinerja BUMN, sehingg ...Berita Selengkapnya