|
|||||
| Ahli: Kewajiban Mendaftar BPJS Diskriminatif | Saturday 28 Feb 2015 07:50:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemohon uji ketentuan wajib daftar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hadirkan dua orang ahli dalam sidang lanjutan perkara No. 138/PUU-XII/2014 yang digelar pada, Selasa (24/2) lalu di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Enam Pemohon yang terdiri atas dua perusahaan pemberi kerja, dua perusahaan jasa penyedi ...Berita Selengkapnya |
||||
| Anggota DPR Interupsi Terkait Tambahan Anggaran BPJS | Sunday 15 Feb 2015 09:57:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka dan Budi Supriyanto mempertanyakan kucuran anggaran sebesar 5 triliun yang diberikan Kementerian Keuangan kepada BPJS (badan penyelenggara jaminan sosial). Hal tersebut diungkapkannya lewat interupsi dalam sidang paripurna DPR RI, Jumat (13/2) di Gedung Nusantara II Senayan Jakar ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kejaksaan Panggil Ratusan Perusahaan karena Belum Bayar BPJS Ketenagakerjaan | Friday 13 Feb 2015 19:41:36 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 280 Perusahaan penuhi panggilan Kejaksaan Negeri, Jakarta pusat. Pasalnya banyak perusahaan-perusahaan masih mangkir, setelah mendapat surat peringatan yang di layangkan BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta, khususnya BPJS Ketenagakerjaan Cabang Salemba |
||||
| BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kebon Sirih, Berikan Santunan JKK Sebesar Rp1,1 Milliar | Thursday 05 Feb 2015 03:28:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Ketenagakerjaan wilayah DKI Jakarta Cabang Kebon Sirih, menyerahkan klaim jaminan kematian sebesar Rp 1,138 milliar kepada ahli waris Asri Arifah, Salah seorang peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) PT Indosat (Persero), atas nama Abdul Syukur Aris (Alm), di Kantor BPJS Ketenagaker ...Berita Selengkapnya |
||||
| Komisi IX DPR Kritisi Kinerja BPJS Kesehatan | Friday 23 Jan 2015 04:44:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR mengkritisi kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Bidang Kesehatan (BPJS Kesehatan) dalam Rapat Kerja Komisi IX dipimpin Ketua Komisi IX Dede Yusuf Macan Efendi dengan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Kepala BPJS Kesehatan Fachmi Idris di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/1). |
||||
| Kini Aduan Layanan BPJS Kesehatan Bisa Juga Disampaikan Melalui Kanal LAPOR! | Saturday 03 Jan 2015 15:45:47 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mengawali tahun 2015, Jumat (2/1), di Aula Gedung III Lantai 1 Sekretariat Negara, Jakarta, Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Direktur Utama (Dirut) Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris untuk menggabungkan layanan pengaduan masyarakat dalam pelayanan ...Berita Selengkapnya |
||||
| KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan | Thursday 18 Dec 2014 04:32:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan hasil kajian sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, pada Selasa (16/12) di Gedung KPK, Jakarta. Dalam kesempatan ini, dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJ ...Berita Selengkapnya |
||||
| PP BPJS Ketenagakerjaan Harus Segera Diterbitkan | Monday 04 Aug 2014 18:19:57 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah (PP) atau Perpres sebagai aturan turunan dari pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan hingga kini belum diterbitkan pemerintah. Padahal, banyak hal krusial yang perlu segera diatur, terutama menyangkut besarnya iuran dan Program Bantuan Iuran (PBI) untuk para pesertanya. |
||||
| 5 Bulan Berjalan, KPK Dorong BPJS Kesehatan Berbenah | Friday 06 Jun 2014 20:47:59 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Selama lima bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menemukan adanya potensi fraud dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Celah ini, dinilai masih terbuka akibat rekomendasi yang dihasilkan sebelumnya, belum dijalankan secara optimal. |
||||
| Pasien Kritis Dirujuk Untuk Operasi, Ditunda Karena Belum Ada Jamkesda | Wednesday 15 Jan 2014 23:22:10 | |||||
 |
ANAMBAS, Berita HUKUM - Hari ini Rabu (15/1) Firman (23) asal Garut, korban kecelakaan kendaraan bermotor di jalan Semen Panjang (SP) Kabupaten Anambas pada Minggu (12/1) kemarin, seharusnya pasien sudah berangkat ke Batam yang rencana akan dirujuk ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan, ternyata dicancel oleh pihak keluarga, karena pertimbangan belum dapat ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
