Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Tambang
 
3 Pekerja Eskavator dan Bulldozer di Tambang Batu Bara Kukar Tertimbun Longsor | Saturday 30 Jan 2016 15:42:10

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tiga orang pekerja tambang Batu bara di lokasi tambang milik PT. REP dengan sub kontraktor PT. Lembuswana Perkasa yang berlokasi di Kelurahan Bukit Merdeka RT. 09 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) tertimbun longsor saat mengambil tanah pada, Kamis (28/1) lalu sekitar pukul 05 ...

KMI: Menata Karut Marut Pertambangan Kita | Thursday 24 Dec 2015 03:57:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Roup Husairi sebagai Sekjen Kaukus Muda Indonesia (KMI) mengatakan, "Sektor pertambangan lazimnya menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor ini telah lama menjadi salah satu sektor utama (pemasukan kas negara) pertambangan," ujarnya, saat membuka sesi Diskusi Terbuka yang diselenggarakan oleh Kaukus M ...

Kronologis Pembunuhan Keji dan Sadis Aktivis Lingkungan Salim Kancil | Wednesday 30 Sep 2015 07:53:01

LUMAJANG, Berita HUKUM - Dari hasil investigasi Tim Advokasi Tolak Tambang Pasir Lumajang menemukan fakta keji dan sadisnya penyiksaan para preman tambang terhadap aktivis lingkungan Salim dan Tosan, dua warga penolak tambang. Salim/ P. Kancil disiksa hingga tewas, sementara Tosan berhasil diselamatkan warga lainnya.

Pada laporan investigasi Tim
...

Komisi VII DPR Dukung Perubahan Rezim Ijin Pertambangan | Saturday 11 Jul 2015 06:27:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Tumpang tindih perizinan masih menjadi persoalan dalam sektor pertambangan, bahkan terkait perpanjangan ijin Freeport ada usulan perubahan izin dimana dulunya Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Yang perlu diperhatikan jika IUPK rohnya maka pemerintah bisa mencabut izin perusahaan tersebut apala
...

Awasi Sektor Pertambangan, KPK Perbaiki Tata Kelola | Friday 24 Apr 2015 03:26:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA) Indonesia pada sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan terkait empat provinsi, yakni Bengkulu, Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

Dalam rapat yang berlangsung di Kementeria
...

Penyerobotan Lahan Pertanian untuk Usaha Pertambangan | Thursday 05 Feb 2015 18:37:47

JAKARTA, Berita HUKUM - Salah satu aspek dari nawacita pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah janji penegakan hukum yang bersih, kepastian hukum kepemilikan tanah, menjunjung HAM dan pemberantasan tambang yang menyalahi aturan dan lingkungan hidup. Janji ini akhirnya ditagih dan diuji oleh kasus yang dialami warga Kutai Kartanegara, Kalima ...

Busyro: Ditemukan 400 Izin Pertambangan Bermasalah | Wednesday 26 Nov 2014 14:57:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Proses politik yang terjadi di Indonesia, termasuk pemilu legislatif 2014 melahirkan demokrasi yang prosedural. Itupun proses yang terjadi tersebut terbilang cacat.

Begitu dikatakan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dalam diskusi di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (25/11).

Busyro mengatakan itu saat dimintai tanggapan
...

237 Izin Usaha Pertambangan Dicabut | Saturday 22 Nov 2014 13:47:54

PALEMBANG, Berita HUKUM - Sebanyak 237 izin usaha pertambangan di 4 provinsi di Sumatera bagian selatan dicabut seiring pengetatan pengawasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sektor pertambangan yang berlangsung sejak April 2014. Izin usaha pertambangan yang masih bermasalah diberi tenggat hingga Desember 2014 sebelum diberlakukan t ...

Tambang Rakyat, Pemerintah Jokowi Mendatang Wajib Peduli | Saturday 13 Sep 2014 01:05:39

JAKARTA , Berita Hukum- Indonesia secara geografis berada sisi Barat lautan pacific, dikenal dengan sebutan “Pacific Ring of Fire” atau Cincin Berapi Pasifik. Sebutan itu menjadikan Indonesia rawan bencana namun dilain sisi Indonesia kaya akan sumber alam terutama emas dan tembaga yang dihasilkan dari magma.

Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
...

VICO Indonesia Diduga sebagai Penadah Hasil Tambang Galian C | Friday 15 Aug 2014 20:17:10

SAMARINDA, Berita HUKUM - Sejak Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, yang mengatur tentang galian hasil tambang golongan C, maka sejak dikeluarkan PP tersebut semua bentuk galian tambang baik batubara maupun galian berupa pasir semuanya mengacu pada Undang-Undang Minerba nomor 4 Tahun 2009, jadi tidak ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum
Pidato Presiden Tunjukkan Komitmen Pemerintah Jaga Stabilitas Ekonomi
Aliansi PHPI Sorot Kinerja Polda Metro, Proses Hukum Kasus Pelecehan Seksual 3 Wanita Tak Kunjung Tuntas
Polri Amankan 321 WNA Operator Judi Online Scam Jaringan Internasional di Kawasan Hayam Wuruk
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
4 WNA asal China Ditangkap Terkait Dugaan Tambang Ilegal di Papua
KPK Tangkap 1.880 Pelaku Korupsi Selama 22 Tahun Berdiri
Gedung 13 Lantai RS Roemani Resmi Berdiri, Muhammadiyah Dobrak Mitos Angka Horor!
Prabowo sentil 'Hijau-Cokelat' jadi beking pelanggar hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]