JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengingatkan kembali arahan capres 02, Prabowo untuk pendukungnya menerima dan menghormati apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

MK akan menyampaikan keputusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 yang diajukan sebelumnya dari Jumat (28/6 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 telah dilaksanakan. Kini pasangam calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno tinggal menunggu hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto mengatakan, b ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Tim kuasa hukum paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (BW) memberikan pertanyaan telak kepada saksi ahli yang dihadirkan Kuasa Hukum Jokowi-Maruf dalam sidang MK yaitu ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada Eddy Hiariej. BW menanyakan keahlian dan kompetensi saksi terkait kepemiluan

"Sekaran ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dugaan instruksi kecurangan kubu Jokowi-Maruf yang diungkap saksi Prabowo-Sandi, Hairul Anas Suaidi di sidang MK mendapat perhatian serius oleh para petinggi Parta Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai koalisi 02.

Pertanyaan besar mencuat dari Presiden PKS, Sohibul Iman terkait dengan materi kecurangan adalah bagian dar ...Berita Selengkapnya

Oleh: Asyari Usman

ADA SEMBOYAN hukum yang sangat terkenal. Begini bunyinya. "Fiat justitia ruat coelum." Artinya, "Tegakkan keadilan walaupun langit akan runtuh." Fatwa atau pepatah dahsyat ini diucapkan oleh pemangku kekuasaan Romawi, Lucius Calpurnius Piso Caesoninus. Dia mengatakan itu sekitar 50 tahun Sebelum Masehi (SM).

Dalam perjalana ...Berita Selengkapnya

Oleh: Dr. Tony Rosyid

JUDUL DI ATAS seperti sebuah petuah. Petuah dari orang yang tak memiliki sportifitas. Diberikan kepada orang yang juga tak memiliki sportifitas. Sama-sama tak sportif. Apakah mereka tak punya Tuhan? Tanya netizen. Mungkin punya. Hanya saja tak takut Tuhan. Mereka hanya takut kehilangan jabatan.

Bayangkan seandainya orang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Fakta Miris dan Menyedihkan atas Perlakuan kepada Saksi 02 di MK pada Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019. Sejumlah saksi dihadirkan oleh tim kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Termasuk pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Salah satu saksi yang dihadirkan pasangan nomor urut ...Berita Selengkapnya

Oleh: Natalius Pigai

NEGARA INDONESIA adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

Apa yang dipertontonkan Tim Kuasa Hukum 01 Prof Yusril Isha Mahendra dan kawan-kawa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua meminta Mahkamah Konstitusi (MK) berani tegas dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019. Abdullah meminta MK bernyali dengan mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dia menyoroti polemik cawapres Ma'ruf Amin karena statusnya mas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Di Sidang MK ( Mahkamah Konstitusi), pengacara Denny Indrayana ungkap sebab talkshow ILC TVOne istirahat tayang setelah Pilpres 2019 dan sebut pihak yang menekan.

Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres RI, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno menuturkan adanya tekanan yang didapatkan perusahaan media ...Berita Selengkapnya