Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Demo di Depan Gedung KPK
 
Dugaan Gratifikasi Fee DAK 2017 Lamteng, KAKI Laporkan Azis Syamsuddin Ke KPK | 2020-01-06 13:56:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekelompok massa perwakilan, aktivis penggiat anti korupsi mengatasnamakan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyambangi gedung merah putih, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) berlokasi di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan pada, Senin (6/1) untuk melaporkan Azis Syamsuddin yang diduga menerima g ...

KPK 'Di Jalur Lambat' pada 2020: OTT dan Angka Penanganan Korupsi Diprediksi Anjlok | 2019-12-31 07:12:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesian Corruption Watch memprediksi pada tahun 2020 jumlah penangangan kasus korupsi yang ditangani KPK menurun dan tunggakan perkara besar seperti BLBI dan Century berpotensi mangkrak akibat dari pelemahan kewenangan KPK.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana, mengatakan KPK akan "berada di jalu
...

Advokat Ajukan Uji UU KPK | 2019-12-26 21:58:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) kembali diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua advokat atas nama Martinus Butarbutar dan Risof Mario hadir dalam sidang pertama yang digelar pada Rabu (18/12) di Ruang Sidang Panel MK.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Kon
...

Yusril Sudah Benar, Dewan Pengawas KPK Memang Harus Steril dari Parpol | 2019-12-16 14:37:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Banyak pihak yang mendukung langkah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Prof Dr Yusril Ihza Mahendra lantaran menolak jabatan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK).

Langkah Yusril tersebut dinilai tepat bagi analis politik dari Indonesia Political Review Dedi Kurnia Syah. Dia justru mendukung KPK harus
...

Soal Revisi UU KPK, Anggota DPR Komisi III Arteria Dahlan Ingatkan KPK Tidak Perlu Bereaksi Berlebihan | 2019-12-11 18:45:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga negara penegakan hukum yang menjadi bagian dari pemerintah pusat. Hal ini dikatakan Arteria, untuk mengingatkan lembaga antirasuah tersebut agar tau diri dan tidak perlu bereaksi berlebihan terhadap revisi Undang-Undang ...

Para Pemohon Uji UU KPK Sampaikan Perbaikan | 2019-12-08 18:02:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada Senin (2/12) lalu. Majelis Hakim terdiri atas Wakil Ketua MK Aswanto (Ketua), Hakim Konstit ...

Polemik UU KPK, BEM Trisakti Dukung Penyelesaian Secara Konstitusional | 2019-12-05 19:19:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti, Dino Ardiansyah, setuju dengan langkah-langkah konstitusional dalam menanggapi polemik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi. Seperti jalur legislative review maupun judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita i
...

KPK: Bersinergi Tingkatkan Penerimaan Negeri | 2019-11-29 09:07:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Workshop Optimalisasi Kerjasama Penegak Hukum dan Otoritas Pajak pada Kamis (28/11) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang dilakukan KPK dan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pajak.
...

JPKP: UU KPK Baru untuk Kebaikan Bangsa dan Perlu Disosialisasikan | 2019-11-27 17:40:39

BANTEN, Berita HUKUM - Organisasi kemasyarakatan Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) menilai bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki tujuan positif demi kemajuan bangsa.

"Sebetulnya revisi UU KPK yang
...

Tausiyah di Bogor, UAS: Yang Ngundang Saya Diperiksa Lho | 2019-11-22 09:19:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Ustaz Abdul Somad (UAS) menjadi penceramah di Masjid Raya Al-Muttaqin, Jalan Achmad Adnan Wijaya, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kamis (21/11). Dalam tausiyahnya, UAS sempat menyinggung pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengundangnya berceramah.

Meskipun tak menyebut secara pasti undangan di m
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]