Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan

BERITA MENGEJUTKAN hari ini adalah Sri Mulyani menyatakan janji kampanye Jokowi tentang pemberian uang pengangguran yang didengungkan Jokowi tempo hari adalah janji omong kosong. Apakah janji omong kosong itu? Janji omong kosong adalah janji yang dibuat Jokowi hanya untuk kepentingan kampanye alias memberi harapan ...Berita Selengkapnya

Oleh: H. Tony Rosyid

JOKOWI AKAN jadi masa lalu. Setidaknya lima tahun lagi. Bahkan tak sampai lima tahun. Tahun 2022 atau 2023, Jokowi pun akan diabaikan para pengikutnya. Semua partai dan politisi akan fokus ke 2024. Pilpres dan pileg diadakan serentak. Pilkada juga digelar di tahun yang sama.

Lihat nasib SBY. Meski punya partai, banyak pih ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kritikan atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat tujuh staf khusus (Stafsus) dari kalangan muda atau milenial terus terjadi.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai, Jokowi lebih baik memilih stafsus dari ahli jika stafsus milenial hanya berperan untuk memberikan opini.

Terlebih, kata Refly, p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh nasional yang juga pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono mengusulkan agar MPR RI mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 supaya presiden dan wakil presiden bisa menjabat selama tiga periode.

Suhendra beralasan, tanpa kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun lagi setelah 2024, saya khawatir berbagai proyek stra ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Jokowi berencana akan menyederhanakan susunan birokrasi. Langkah tersebut dilakukan agar kerja-kerja yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien. Salah satu contohnya, Jokowi bakal memangkas eselon.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 leve ...Berita Selengkapnya

Oleh: H. Tony Rosyid

ADA LIMA Pilar yang jadi kekuatan politik di Indonesia yaitu pertama, mahasiswa. Dalam sejarah, gerakan mahasiswalah yang paling efektif untuk menggagalkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Lebih dari itu, tahun 1966 mahasiswa pernah berhasil menjatuhkan presiden Soekarno. Tahun 1998 Soeharto jug ...Berita Selengkapnya

Oleh: Nasrudin Joha

PADA RABU 06 Nov 2019, sejumlah media mengutip realese resmi dari ADB (Asian Development Bank) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) yang didukung Kementerian Bappenas, yang mengeluarkan sebuah publikasi bertajuk 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Developmen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kunjungan Partai Nasdem ke kantor DPP PKS beberapa waktu lalu dinilai sebagai bentuk kekecawaan partai besutan Surya Paloh itu terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), berkaitan dengan penunjukkan posisi Jaksa Agung Republik Indonesia. Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan atas ...Berita Selengkapnya

Oleh: H. Tony Rosyid

JOKOWI SUDAH umumkan para pembantunya yang duduk di kabinet. "Tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden dan wakil presiden", kata Jokowi saat memberi pembekalan kepada para pembantunya itu.

Ada 34 menteri. 16 (47 %) dari parpol, 18 (53%) dari profesional. Yang dimaksud profesional itu tidak otomatis bahwa mere ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penyusunan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin diapresiasi masyarakat. Salah satunya dari elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jakarta.

Menurut Ketua Komunitas Pemuda NTT Jakarta, Emanuel Mikael Kota, kabinet saat ini mencerminkan upaya mempersatukan bangsa, pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Pilp ...Berita Selengkapnya