JAKARTA, Berita HUKUM - Kritikan atas kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat tujuh staf khusus (Stafsus) dari kalangan muda atau milenial terus terjadi.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai, Jokowi lebih baik memilih stafsus dari ahli jika stafsus milenial hanya berperan untuk memberikan opini.

Terlebih, kata Refly, p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh nasional yang juga pengamat intelijen Suhendra Hadikuntono mengusulkan agar MPR RI mengamandemen Pasal 7 UUD 1945 supaya presiden dan wakil presiden bisa menjabat selama tiga periode.

Suhendra beralasan, tanpa kesinambungan kepemimpinan Presiden Jokowi lima tahun lagi setelah 2024, saya khawatir berbagai proyek stra ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Jokowi berencana akan menyederhanakan susunan birokrasi. Langkah tersebut dilakukan agar kerja-kerja yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien. Salah satu contohnya, Jokowi bakal memangkas eselon.

"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 leve ...Berita Selengkapnya

Oleh: H. Tony Rosyid

ADA LIMA Pilar yang jadi kekuatan politik di Indonesia yaitu pertama, mahasiswa. Dalam sejarah, gerakan mahasiswalah yang paling efektif untuk menggagalkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. Lebih dari itu, tahun 1966 mahasiswa pernah berhasil menjatuhkan presiden Soekarno. Tahun 1998 Soeharto jug ...Berita Selengkapnya

Oleh: Nasrudin Joha

PADA RABU 06 Nov 2019, sejumlah media mengutip realese resmi dari ADB (Asian Development Bank) bersama International Food Policy Research Institute (IFPRI) yang didukung Kementerian Bappenas, yang mengeluarkan sebuah publikasi bertajuk 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Developmen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kunjungan Partai Nasdem ke kantor DPP PKS beberapa waktu lalu dinilai sebagai bentuk kekecawaan partai besutan Surya Paloh itu terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), berkaitan dengan penunjukkan posisi Jaksa Agung Republik Indonesia. Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan atas ...Berita Selengkapnya

Oleh: H. Tony Rosyid

JOKOWI SUDAH umumkan para pembantunya yang duduk di kabinet. "Tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden dan wakil presiden", kata Jokowi saat memberi pembekalan kepada para pembantunya itu.

Ada 34 menteri. 16 (47 %) dari parpol, 18 (53%) dari profesional. Yang dimaksud profesional itu tidak otomatis bahwa mere ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Penyusunan Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin diapresiasi masyarakat. Salah satunya dari elemen masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) di Jakarta.

Menurut Ketua Komunitas Pemuda NTT Jakarta, Emanuel Mikael Kota, kabinet saat ini mencerminkan upaya mempersatukan bangsa, pasca Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.

"Pilp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat politik Rocky Gerung memberikan pendapat atas dibentuknya Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk periode 2019-2024.

Hal itu disampaikannya dalam acara E Talk Show TV One bertema "Kabinet Jokowi: Ini Menteriku, Mana Menterimu" yang tayang pada Jumat (25/10) malam.

Menurut Rocky ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah 12 posisi wakil menteri dinilai hanya akan membuat postur Kabinet Indonesia Maju semakin gemuk. Pengangkatan wamen ini juga dianggap bertolak belakang dengan janji Jokowi yang akan memangkas birokasi pemerintahan.

"Menggemukkan kabinet jelas bukan pilihan yang tepat bagi Pres ...Berita Selengkapnya