Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Hutang Luar Negeri
 
Pemerintah Tekan Rasio Utang 2013 Hingga Kurang 23 Persen | Wednesday 21 Nov 2012 09:09:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutkan, Pemerintah berharap rasio utang atas produk domestik bruto (debt to GDP) Indonesia pada akhir 2013 diharapkan bisa kurang dari 23 persen. Harapan ini disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dalam pidato pembukaan acara Seminar Nasional "APBN 2013: P ...

Utang RI Hampir Rp 2.000 Triliun, Pemerintah Sulit Bikin Rakyat Sejahtera | Sunday 04 Nov 2012 16:41:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Anti Utang (KAU) meminta Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi jumlah utang luar negeri atau Surat Utang Negara (SUN). Semakin tinggi utang negara, maka semakin kecil peluang pemerintah untuk sejahterakan rakyat.

"Maka itu kami mendesak pemerintah untuk mengurangi utang negara yang saat ini hampir menyentuh angk
...

Indonesia Makin Tak Mampu Bayar Hutang Luar Negeri | Tuesday 11 Sep 2012 21:33:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Arif Budimanta, mengatakan tingkat pembayaran hutang Indonesia mengkhawatirkan.

Dia menjelaskan keseimbangan primer menurun dan nilai belanja lebih besar dibanding penerimaan. Gejala ini, menurut Arif, menunjukkan turunnya kekuatan APBN dalam melakukan kembali pembayaran ut
...

Pemerintah Mulai Cicil Utang dan Bunga Rp 170,36 Triliun | Friday 09 Sep 2011 17:31:30

*Total Utang Indonesia mencapai Rp1.733,64 triliun

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah merencanakan akan menyicil utang dan bunga utang senilai Rp 170,36 triliun, mulai 2012. Nilai tersebut sama dengan 12.9 persen dari APBN. Kebijakan pemerintah dianggap sangat DPR. Pasalnya sejak tahun 2011 beban pembayaran cicilan bunga utang pemerintah tel
...

Demi PNS, Pemerintah Berutang Rp 8,3 Triliun Per Tahun | Saturday 30 Jul 2011 23:53:36

JAKARTA-Pemerintah setiap tahun harus berutang Rp 8,3 triliun kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua. Ternyata langkah ini dilakukan demi menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS). Kebijakan menaikkan gaji PNS sejak 2007 merupakan pemborosan, karena tidak diimbangi dengan peningkatan kinerja abdi negara ini.

"Pemerintahan SBY sepertinya senga
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]