MIMIKA (BeritaHUKUM.com) – Para pekerja di tambang PT Freeport Indonesia di Papua telah mogok kerja sejak pertengahan September 2011 lalu. Belum ada tanda-tanda untuk menghentikan aksi itu. Bahkan, ribuan pekerja di tambang emas dan tembaga ini mengancam akan memperpanjang hingga Desember mendatang.

Seperti dilansir VOA News, Kamis (10/11), teka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ratusan orang yang tergabung dalam aksi ‘Usir PT Freeport dari ibu pertiwi’ menggelar unjuk rasa di depan Freeport yang berada di Plaza 89, Kuningan, Jakarta, Kamis (10/11). Mereka juga menuntut keadilan bagi buruh perusahaan pertambangan tersebut.

Aliansi massa yang merupakan gabungan dari Pergerakan Mahasiswa Islam ...Berita Selengkapnya

*Cemari Sungai dan Membuat Kadar Co2 Tinggi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Limbah yang dibuang dari hasil penambangan di PT Freeport Indonesia (PTFI) dianggap sangat berbahaya bagi kelestarian lingkungan hidup. Perusahaan itu per harinya membuang limbah hingga 240 ribu ton. Jumlah ini sama dengan 40 kali limbah sampah warga Jakarta yang dibuang k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo kembali memberikan pernyataan membela jajarannya. Pasalnya, ia mengklaim tidak ada penyimpangan dalam penerimaan serta penggunaan dana dari PT Freeport Indonesia itu.

Padahal, hingga saat ini, tim internal Polri masih bekerja menelusuri penerimaan dana tersebut. Bahkan, Badan Peme ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – PT Freeport-McMoran Copper and Gold Inc dilaporkan ke peradilan di Amerika Serikat (US Departement of Justice) terkait pemberian dana imbalan perusahaan cabangnya di Indonesia, PT Freeport Indonesia sebesar 14 juta dolar AS kepada Polri. Laporan yang disampaikan oleh Organisasi di AS, United Steelworkers (USW), didasarka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa bantuan dana dari PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahkan, hasil temuan tersebut dipersilahkan pula untuk dipublikasikan ke masyarakat luas.

Masalah penerimaan dana tersebut, tidak bisa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – PT Freeport Indonesia akhirnya mengakui bahwa tak hanya memberikan dana kepada Polri, melainkan pula kepada TNI. Pascaaksi mogok pekerja Freeport, baik Polri maupun TNI masih mendapatkan dana sebagai uang jasa pengamanan.

"Bukan hanya kepada Polri, tetapi juga kepada TNI. Mereka juga menerima dana tersebut,” kata Seni ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri segera membentuk tim khusus untuk menelusuri pemberian dana PT Freeport Indonesia kepada aparat keamanan. Tim akan meminta klarifikasi dari Freeport, pejabat Polda Papua, serta polisi yang bertugas mengamankan aset perusahaan pertambangan tersebut.

"(Tim khusus) itu segera dibentuk. Itu pasti. Kami harus c ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dana bantuan yang diberikan PT Freeport Indonesia kepada Polri, dapat diindikasikan sebagai suap. Pasalnya, dana tersebut masuk kategori ilegal dan diberikan tidak melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Dana itu ilegal dan dapat dikatakan sebagai bentuk suap, karena diberikan tidak ada dasar hukumnya. Dana iu juga ...Berita Selengkapnya

KPK harus menyelidiki kategori dari pemberian dana tersebut

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pernyataan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo yang menganggap wajar bagi anggota kepolisian menerima uang makan dari PT Freeport Indonesia, sangat disesalkan. Namun, yang lebih penting adalah Kapolri harus menjelaskan penggunaan uang itu dan Komisi Pemberan ...Berita Selengkapnya