JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman Natawijana (F-Demokrat) menilai pengelolaan BUMN harus diupayakan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sesuai dengan amanat Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003.

Karena saat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir mengatakan terkait adanya temuan atas penjualan aset negara tanpa adanya persetujuan Pemerintah dan DPR, Komisi VI bersama Pemerintah akan mengambil langkah untuk merevisi UU BUMN.

"Kami menemukan adanya penyelewengan aset negara yang terjadi pada tingkat anak dan cucu BUMN, maka dari itu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR-RI Tifatul Sembiring mempertanyakan perlakuan ketidakadilan Bank-Bank dibawah naungan BUMN kepada kalangan masyarakat bawah. Menurutnya banyak masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal untuk usaha dan sebagainya dari Bank, namun para pelaku perbankan memberikan syarat pinjaman dengan ketentuan sangat u ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR-RI menggelar rapat bersama pakar ekonomi Ichsanuddin Noorsy, di ruang Rapat Komisi VI Gedung Nusantara I, Kamis, (28/1) membahas tentang paradigma dasar RUU Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketua Komisi VI DPR-RI Hafisz Tohir mengungkapkan bahwa, pengawasan terhadap jalan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka membangkitkan kesadaran menggunakan produksi Nasional, Pekerja / Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen meningkatkan eskalasi dan kelanggengan semangat sinergi BUMN untuk menunjukkan kepedulian terhadap nasib bangsa dan saling mendukung dalam penyelamatan kelangsungan bisnis BUMN.

Sinergi BUMN y ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Prosesi pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Badan usaha milik negara (Porseni BUMN) di tahun 2015 ini dimulai dengan gerak jalan santai tepat pukul 07.30 WIB dari Kantor Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan menuju Gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta. Nampak para karyawan BUMN yang mewakili dengan mengenakan pakaian ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meyakini ditundanya pagu penyertaan modal negara (PMN) dalam APBN 2016 tidak akan mengurangi peran BUMN untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

Menurut Bambang, setelah sidang paripurna persetujuan UU APBN 2016 di Jakarta, Jumat (30/10) malam, rencana program dan proyek BUMN, teruta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Beriita HUKUM - Kinerja BUMN dinilai masih buruk, karena semata-mata bekerja untuk mencari kuntungan. Selama ini BUMN belum menjadi lokomotif pembangunan seperti diamanatkan pasal 33 UUD NRI tahun 1945. Ironisnya lagi, Meneg BUMN Rini Soemarno hanya melakukan curhat, belum bekerja nyata.

Demikian penilaian Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VI DPR RI Hafisz Tohir menyatakan hingga hari ini Komisi VI DPR RI belum mendapatkan laporan dari Menteri BUMN Rini Soemarno terkait kebijakannya berutang pada China Depelovment Bank (CDB) sebesar 3 milliar dolas AS untuk 3 bank plat merah yakni BRI, BNI, dan Mandiri.

"Komisi VI DPR RI akan meminta keterang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Negara diindikasikan mengalami kerugian sebesar Rp 208 miliar lebih akibat pelaksanaan Program Bina Lingkungan (BL) BUMN Peduli, Kementerian BUMN. Indikasi kerugian ini harus segera diusut tuntas.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, usai pertemuan antara Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi II DPR, dan Ketua Ko ...Berita Selengkapnya