JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi menggelar Sidang Gugatan Hasil Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang dimohonkan Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki memasuki agenda pemaparan bukti, Jumat (22/3).

Rieke-Teten menghadirkan dua saksi yang membeberkan tindakan pihak pasangan Aher-Deddy yang mereka laporkan sebagai money politics dan penya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pembuktian perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kabupaten Konawe - Perkara No. 21 /PHPU.D-XI/2013 - kembali berlanjut pada Kamis (21/3) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam persidangan, hadir kuasa hukum Pemohon Kores Tambunan beserta beberapa orang saksi Pemohon, serta saksi dari Termohon ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada sidang terakhir uji materi UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (UU Pemilu Legislatif), pemohon prinsipal Wakil Gubernur Sumatera Barat, Muslim Kasim dan tim kuasa hukumnya, menghadirkan empat orang ahli yakni Maruarar Siahaan, Yuliandri, Saldi Isra dan Andrianof Chaniago.

Ahli yang seluruhnya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pembuktian PHPU Kabupaten Konawe 2013 - Perkara No. 21/PHPU.D.XI/2013 – digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (20/3) siang. Hadir dalam persidangan, kuasa hukum Pemohon, kuasa hukum Termohon (KPU Konawe), kuasa hukum Pihak Terkait serta sejumlah saksi-saksi Pemohon.

Mengawali persidangan, kuasa hukum Termohon ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat kembali digelar hari ini, Rabu (20/3) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang kali ini yang dipimpin Ketua Panel Hakim, M. Akil Mochtar yang masih beragendakan mendengar keterangan saksi dari Pemoh ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Bupati No. urut 5, Oon Supriatna dengan didampingi kuasa hukumnya, Idang Suhesti, menghadirkan sebanyak enam orang saksi fakta yang mengetahui dengan jelas praktik kecurangan Pemilukda berupa pembagian uang kepada calon pemilih yang dilakukan oleh tim sukses pasangan No. urut 7, Endang Sukandar dan Ade Irawan.

Para ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan penyelesaian hasil Pemilukada Kabupaten Puncak kembali digelar MK pada Jumat (15/3). Sidang perkara Nomor 18/PUU-X/2013 ini mengagendakan pembuktian diketuai oleh Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar.

Dalam sidang tersebut, dikarenakan Pemohon tidak bisa menghadirkan penerjemah dari bahasa Dhani, maka Majelis ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 memasuki sidang kedua yang digelar di ruang sidang panel, lantai 4, Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (15/3). Pada sidang kali ini para saksi dari Pihak Pemohon menyampaikan keterangannya di hadapan panel hakim yang d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - KPU Kabupaten Puncak menolak dalil mengenai adanya pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukannya dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Puncak, Papua. Hal ini disampaikan kuasa hukum KPU Kabupaten Puncak, Nahar selaku Termohon pada sidang mendengar jawaban Termohon, Pihak Terkait serta Pembuktian pada ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tak ada lagi alasan menolak warga untuk memberikan hak suaranya dengan dalih tidak terdaftar pada saat gelaran pemilihan umum kepala daerah. Karena, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa jika pemilih tidak terdaftar dan ingin memberikan suara, maka pemilih cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih b ...Berita Selengkapnya