Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Virus Corona
 
Vaksinasi Tidak Merata Hampir di Seluruh Daerah | 2021-09-28 02:38:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana mengungkapkan temuan tentang vaksinasi Covid-19 yang tidak merata hampir di seluruh daerah di Indonesia. Padahal, di pertengahan September lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengklaim vaksinasi Covid-19 sudah mencapai 10 juta dosis per minggu. Budi menyebut sejauh ini total suda ...

Cegah Covid-19, Anggota DPR Minta Pemerintah Perketat Pengawasan Pintu Masuk | 2021-09-25 19:20:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Hasnah Syam mengapresiasi diberlakukannya prosedur baru kedatangan penumpang luar negeri di Bandara Internasional Soekarto-Hatta, Tangerang, Banten, di antaranya adanya persyaratan wajib menjalani tes PCR setelah mendarat di bandara. Setelah itu penumpang harus melewati enam kali pemeriksanaan checkp ...

Studi: Virus Covid-19 Berkembang Baik di Udara, Masker Longgar Rawan Tembus | 2021-09-20 07:39:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa waktu lalu, virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan Covid-19 ramai dibicarakan, karena dapat menular melalui airborne atau udara. Sebuah studi terbaru menemukan bahwa virus SARS-CoV-2 berkembang lebih baik saat menjadi airborne. Hal itu meningkatkan kekhawatiran bahwa masker yang longgar hanya memberikan "kontrol sederhan ...

Indonesia Jangan Hanya Jadi 'Marketplace' Vaksin Negara Lain | 2021-09-17 02:13:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Cristina Barends mempertanyakan perbedaan perlakuan antara 6 platform vaksin merah putih yang ada dengan vaksin Nusantara. Menurutnya, semua pihak harus menempatkan prinsip bahwa dalam ilmu pengetahuan bebas dari semua kepentingan. Dengan kata lain, ilmu pengetahuan tidak boleh dibatasi dengan ...

Cegah Masuknya Varian Baru Covid-19 Mu, DPR Minta Pemerintah Perketat Deteksi di Pintu Masuk | 2021-09-14 06:10:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka mencegah masuknya varian baru Covid-19, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan bersama Satgas Penanganan Covid-19, dengan dukungan dari Kementerian Keuangan untuk melakukan pengetatan deteksi di di pintu masuk ke Indonesia baik melalui udara, darat dan laut, termasuk pengetatan entry dan exit test bagi ...

Cegah Varian Corona Mu, Komisi IX: Siapkan Skenario Terburuk! | 2021-09-10 09:16:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah untuk segera memperketat pengawasan arus masuk orang yang berasal dari luar negeri. Pengawasan ini harus menjadi fokus utama seiring menyusul munculnya varian virus baru Covid-19, yaitu varian Mu (B1621). Virus tersebut diduga lebih kebal terhadap vaksin sehin ...

PPKM Level 3 DKI Jakarta Diperpanjang, Gubernur Anies Ingatkan Semua Jangan Lengah | 2021-09-09 15:04:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 7 hingga 13 September 2021.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1072 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyar
...

STRP Dicabut, Aplikasi 'PeduliLindungi' Kini Jadi Syarat Perjalanan | 2021-09-07 23:22:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan untuk mengganti ketentuan Surat Tanda Registrasi Bekerja (STRP) dengan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat wajib perjalanan darat menggunakan moda transportasi di dalam negeri selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dan 3.

"Mencabut ke
...

Pemprov DKI Perbanyak Lokasi Vaksinasi Moderna dan Pfizer, Terbuka untuk Umum Tanpa Perlu Surat Rekomendasi | 2021-09-07 02:21:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbanyak lokasi fasilitas kesehatan (faskes) yang melayani vaksinasi COVID-19 Moderna dan Pfizer di Ibu Kota sebagai upaya percepatan vaksinasi agar kekebalan komunitas (herd immunity) segera tercapai. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti, memastikan vaksinasi ...

Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Luncurkan 'Si Ki-Be Peduli Lindungi', Layanan Konsultasi Langsung di Masa Pandemi | 2021-09-06 14:29:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta kembali meluncurkan inovasi terbaru aplikasi 'Si Ki-Be Peduli Lindungi', guna menjawab kebutuhan pelayanan dan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi.

Sebelumnya diketahui, Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta telah meluncurkan aplikasi "Si Ki-Be Live Talks", yakni aplikasi
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
KPK Petakan 3 Titik Rawan Korupsi APBD, Mitigasi Potensi Kebocoran Daerah Capai Rp2,37 Triliun
RUU Perampasan Aset Masih Ada di Prolegnas Prioritas 2026, DPR-Pemerintah Concern Membahas
Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan hubungan antara objek sengketa Kementerian LH dan dampak kerusakan dalam Gugatan Intervensi WALHI
Perbandingan oposisi era SBY vs Jokowi vs Prabowo, saat ini PDIP tegaskan sebagai partai penyeimbang


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]