| Jokowi |
|
|
| |
| Pemenang Lelang Motor Listrik 'Gesits' Jokowi Ditahan?, Ini Penjelasan Polisi | 2020-05-21 21:26:48 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemenang lelang motor listrik 'Gesits' bertandatangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Muhammad Nuh atau M.Nuh kabarnya ditahan polisi lantaran tak kunjung membayar motor tersebut kepada panitia lelang.
Seperti diketahui, M.Nuh telah memenangkan dan mengalahkan peserta lelang lainnya pada acara lelang motor 'Gesits' dala ...Berita Selengkapnya |
| Kekuasaannya Menguat, Jokowi Akan Leluasa Angkat Non-PNS Jadi Pejabat Negara | 2020-05-16 02:24:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kekuasaan Presiden Joko Widodo diperiode kedua ini semakin menguat. Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) 17/2020 sebagai Perubahan atas PP 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Salah satu pasal dari PP itu yakni Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam mengangkat, memindah dan memberhentikan ...Berita Selengkapnya |
| Jokowi Pikul Beban Krisis Sendiri;; Pemberani ! | 2020-05-13 20:09:08 |
 |
Oleh: Salamuddin Daeng
Sungguh luar biasa gerak cepat presiden Jokowi, beliau mengambil tanggung jawab seorang diri dalam menghadapi krisis yang sangat berat sekarang ini. Presiden telah mengambil tanggung jawab penuh terhadap kemelut fiskal, krisis keuangan dan perbankkan, serta krisis moneter yang terjadi saat ini.
Presiden telah mengambil ...Berita Selengkapnya |
| Jokowi Kembali Bagi Sembako Di Jalan, Pengamat: Merusak Citra Dan Wibawa Bangsa | 2020-04-28 17:33:00 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembagian sembako yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di jalan raya di tengah kondisi pandemik Covid-19 telah merusak citra dan wibawa sebagai bangsa yang beradab.
Demikian disampaikan pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago, saat menanggapi aksi Jokowi yang kembali viral itu.
"Niat baik oke, tapi caranya tida ...Berita Selengkapnya |
| Presiden Sudah Melanggar Konstitusi | 2020-04-20 09:51:54 |
 |
Oleh: M Rizal Fadillah
DI TENGAH wabah corona Presiden menerbitkan Perppu 1/2020. Perppu ini kini digugat oleh banyak pihak ke Mahkamah Konstitusi. Di antara pasal-pasal kontroversial. maka Pasal 27 lah yang dinilai paling bermasalah.
Pasal ini membuka kesempatan pejabat negara untuk korupsi tanpa ancaman hukum. Pasal kesewenang-wenangan untu ...Berita Selengkapnya |
| Politisi Demokrat: Rakyat Berhak Minta Pertanggungjawaban Jokowi, #ImpeachmentJokowi | 2020-04-20 07:59:27 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perppu Nomor 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan virus corona baru (Covid-19) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo menuai polemik.
Tak sedikit yang menilai Perppu tersebut sarat kepentingan kaum oligarki. Tak heran Perppu tersebut kini berujung pada gugatan ke Mahkamah ...Berita Selengkapnya |
| Jokowi Harusnya Jamin Kebutuhan Pangan Masyarakat, Bukan Sekadar Bagi-bagi Sembako | 2020-04-13 10:53:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi bagi-bagi paket sembako di jalan yang dilakukan Presiden Joko Widodo seharusnya bisa lebih ditingkatkan mutunya dan memiliki implikasi besar.
Begitu pandangan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/4).
"Yakni membuat kebijakan yang memastikan ...Berita Selengkapnya |
| Jokowi Siapkan Ahok Jadi Presiden? | 2020-03-11 15:34:58 |
 |
Oleh: H. Tony Rosyid
AHOK, MANUSIA satu ini gak ada matinya. Didemo tujuh hingga belasan juta orang, jatuh. Kalah di pilgub DKI dan dipenjara dua tahun. Keluarganya pun ikut berantakan. Keluar dari penjara, Ahok bangkit kembali. Kali ini jadi komisaris utama (komut) PT. Pertamina. BUMN yang aduhai duitnya.
Protes dimana-dimana, Jokowi hitung. ...Berita Selengkapnya |
| Jokowi Bicara Presiden RI Non Muslim, Anton Tabah: Pemimpin Itu Harus Peka Rasa dan Hati | 2020-03-11 10:24:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Siapapun bisa menjadi Presiden Republik Indonesia, termasuk sosok dari kalangan nonmuslim. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sebuah wawancara eksklusif bersama dengan BBC Indonesia beberap waktu lalu.
Sontak, pernyataan Presiden Joko Widodo ini menuai kritik keras dari Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), ...Berita Selengkapnya |
| Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin | 2020-02-16 21:33:23 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rokhmin Dahuri mengatakan, 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin jangan dijadikan patokan untuk menilai hasil kinerja pemerintah. Melainkan, menurut Dahuri, kinerja pemerintah seharusnya dilihat berdasarkan kebijakan serta program yang dikeluarkan dan manfaatnya bagi ...Berita Selengkapnya |
|
|