Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kejaksaan Agung
 
Standar Kompetensi Jabatan di Kejagung, Dr Masyhudi: Agar Lehih Obyektif dan Akuntabel | 2019-09-25 10:16:29

JAKARTA, Berita HUKUM, Berita HUKUM, Kepala Biro Kepegawaian (Karopeg) pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, Dr Masyhudi SH MH, menyatakan pihaknya saat ini lagi menyusun standart kompetensi jabatan.

Pelatihan Training Coaching Subject Matter Expert (SME) tersebut bertujuan untuk membuat penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ya
...

Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul | 2019-09-18 11:54:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang Unggul, kretif dan inovatif di era revolusi industri 4.O, Badan Diklat (Badiklat) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (RI) dibawah komando Setia Untung Arimuladi mengembleng ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional da ...

Kejari Jakpus Kembalikan Harta Rampasan Korupsi Dapen Pertamina | 2019-09-17 18:42:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Harta rampasan mantan Presiden Direktur Dana Pensiun (Dapen) PT Pertamina, M Helmi Kemal Lubis diserahkan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada, Selasa (17/9) yang dirampas untuk negara diserahkan kepada Dapen PT Pertamina.

Harta yang dirampas dari Kemal Lubis tersebut sebesar Rp46,2 miliar. Terdiri uang tunai senilai Rp
...

Biro Kepegawaian Kejaksaan Optimalkan Pola IT Menuju Zona Integritas | 2019-09-15 05:20:45

Berita HUKUM -Jajaran Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung, menyambut baik tahun 2019 sebagai tahun pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) oleh Pemerintah RI. Salah satu yang tengah dioptimalkan adalah percepatan updating data base Kepegawaian berbasis IT.

Kata Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan, Masyhudi penguatan SDM itu dibahas ketika Rapat Kerja T
...

3 Pakar Hukum Tegaskan dalam Kasus Jaksa Chuck Tidak Ada Unsur Pidana | 2019-09-14 16:21:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah pakar hukum turut angkat bicara mengenai kasus kriminalisasi Jaksa Chuck Suryosumpeno. Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Prof Marcus Priyo Gunarto, menilai bahwa ada kesalahan korelasi antara perkara pidana dan Tata Usaha Negara.

Menurutnya, merujuk pada sistem peradilan pada umumnya, hukum adalah
...

Jamintel Kejagung Apresiasi Jaga Desa, Sebagai Penegakan Hukum | 2019-09-12 13:55:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Jaga desa adalah salah satu program unggulan Kejaksaan. Termasuk pengelolaan dana desa agar tepat sasaran, diperlukan sinergitas antara Kejaksaan dan perangkat desa maupun pemerintah daerah.

Demikianlah hal itu dikatakan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka saat membuka Forum Tematik Badan Koordinasi Kehum
...

Raih Doktor, Disertasi Sugeng: Revisi UUD dan Jaksa Agung Karir | 2019-09-10 17:29:29

JAKARTA, Berita HUKUM -Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dr Sugeng Riyanta, SH, MH berhasil meraih gelar doktor hukum setelah dinyatakan lulus dalam sidang terbuka di kampus Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Jawa Tengah, pada Jumat 6 September 2019 lalu.

Berkat didikasi yang tinggi dan kecintaannya terhadap Korps Adhyaksa, Sugeng Riyant
...

Badiklat Kejaksaan Luncurkan Program Mentoring TPPO Berbasis E-Learning | 2019-09-09 15:02:32

JAKARTA , Berita HUKUM - Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi kembali membuat Korps Adhyaksa berdecak kagum dan bangga. Pasalnya Ia telah membuat terobosan sistem pendidikan dan latihan para jaksa dalam program Mentoring Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berbasis E-Learning.

Berkat d
...

Jampidsus Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani | 2019-09-06 10:17:18

JAKARTA, Berita HUKUM -Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) kembali melakukan terobosan baru dalam membangun tata kelola management penanganan perkara berbasis digitalisasi sebagai fungsi kontrol, yang transparansi dan akuntabel, Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Jampidsus Dr. Adi Toegarisman, SH, MH mengatakan terobosan sys
...

Kembalikan Uang Negara Rp 1,9 M Kejari Gunung Mas Dapat Penghargaan | 2019-09-05 21:26:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengapresiasi keberhasilan Kejaksan Negeri (Kejari) Gunung Mas (Gumas) karena berhasil selamatkan uang negara senilai Rp.1,9 milyar lebih.

Pasalnya Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Datun) dibawah komando Kepala Kejari Gumas Koswara te
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Silmy Karim Ditetapkan Tersangka KPK dan Disebut Terima Jatah Pemerasan Urus Izin Tinggal WNA Rp 100 Juta Tiap Minggu
Wamen Imipas Silmy Karim Dicari KPK Usai OTT KaKanim Jakarta Barat
Dadan Hindayana, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung Resmi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi MBG
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Iran bombardir pangkalan AS di Kuwait dan Bahrain
Nikita Mirzani apes kalah di pengadilan setelah gugatan Rp244 miliar pada Reza Gladys ditolak


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]