JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), M. Rusdi menyampaikan bahwa bagian kebijakan paket ekonomi jilid IV dirasakan tidak pro-rakyat. Ini PP yang didesain upah minimum, berlakunya upah murah, dimana PP nomor 78 /2015 sebagaimana dimaksud pada pasal 44 tidak mengindahkan dan menggunakan acuan utama yang diatur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Para karyawan PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (PT JLJ) yang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan Jakarta disambangi oleh Irma Suryani Chaniago, salah seorang aktivis buruh dan politisi Indonesia perwakilan anggota DPR RI dari Fraksi NasDem siang tadi, Kamis (22/10) kisaran pukul 14.00 Wib,

Beliau data ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Para pekerja PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) kembali melanjutkan aksi unjuk rasa (unras) pada, Kamis (22/10) ini, bertempat di depan gedung DPR RI, guna mendesak Pimpinan Komisi VI DPR untuk segera memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Jasa Marga (Persero),Tbk.

Saat aksi hari pertama kemarin sudah diterima oleh anggo ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - "Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk jangan lari dari tanggungjawab, wajib penuhi janji tertulisnya kepada 3.000 an lebih pekerja kontrak di P.T JalanTol Lingkarluar Jakarta ( PT. JLJ), untuk menjadi pekerja tetap di PT JLJ yang diberikan kepada PT Jasa Marga (Persero) Tbk adalah Rp. 1,602 trilyun (2012), Rp. 1,336 trilyun ( ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak sekitar 1.000 orang pekerja PT. Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ) yang merupakan anak perusahaan PT Jasa Marga (Persero) Tbk akan melakukan aksi unjukrasa di depan kantor Bursa Efek Jakarta (BEJ), Jakarta dan Gedung DPR RI Senayan Jakarta pada tanggal 21, 22 dan 23 Oktober 2015 yang rencananya akan juga melakukan a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Para serikat buruh dan pekerja pada siang tadi, Jumat (16/10) di Jakarta menggelar jumpa pers terkait pernyataan sikap elemen buruh yang menolak pengesahan RPP Pengupahan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah dalam paket Kebijakan Ekonomi jilid IV.

Pasalnya, terindikasi akan memiskinkan ekonomi para buruh dan pekerja di ...Berita Selengkapnya

Oleh: K. Zulfan Andriansyah, SH

PENDAHULUAN, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian. Bekerja untuk mendapatkan upah/gaji merupakan cara agar seseorang memenuhi kebutuhan hidupnya sehi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tak terasa waktu sydah menjelang satu tahun berkuasanya Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, yang paling terasa memperoleh imbasnya ditengah melemahnya ekonomi dan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah para buruh Indonesia.

Kebijakan baru mengenai flat pengesahan RPP Pengupahan yang rencananya akan diterbitkan oleh pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Republik Indonesia yang baru saja merayakan HUT Kemerdekaan ke-70 tahun, namun kaum pekerja/buruh merasa belum memperoleh keadilan, hingga kini masih terbelenggu kemiskinan, kebodohan, dan perlakuan yang diskriminasi cukup dirasakan kaum pekerja/buruh. Maka, ribuan buruh dari berbagai organisasi buruh pada, Selasa (1/9) mela ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP KPBI) melancarkan demonstrasi dengan konvoi dan orasi di pertigaan tikungan Komando Lantas Laut Militer; depan Jakarta Internasional Container, dan Port Pelabuhan Tanjung Priok, tepatnya di POS 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara pada, Minggu (30/8).

Nampak dari pantau ...Berita Selengkapnya