JAKARTA, Berita HUKUM - Berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005, pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) berada dalam ruang lingkup kewenangan Komisi VI DPR RI. Hal ini ditekankan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azam Azman Natawijana, saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Deputi BUMN.

Azam menilai langkah Sri tidak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra secara tegas menolak rencana pemerintah menerbitkan obligasi dengan menjaminkan aset maupun nilai manfaat BUMN. Ia menilai, hal ini bukanlah opsi terbaik yang bisa dilakukan, meskipun pemerintah kesulitan dalam mencari sumber pembiayaan Rencana Pendapatan Anggaran Biaya Negara (RAPB ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi XI menyetujui penawaran saham terbatas (right issue) disertai dengan langkah Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diharapkan penggunaan anggaran PMN tersebut sesuai dengan program prioritas pemerintah, antara lain percepatan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Kementerian BUMN akan melakukan akuisisi Perusahaan Listrik Negara (Persero) dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) mendapat penolakan keras dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB), Serikat Pekerja (SP) PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan SP PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Ketiga serik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pembentukan holding atau Holdingisasi untuk beberapa sektor pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) menurut Aria Bima, Anggota DPR RI Komisi VI dari PDI Perjuangan bahwa, "Ada baiknya ditunda terlebih dahulu, dan dilakukan setelah ada perubahan Revisi UU BUMN, supaya ada pay ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana Revisi Undang-undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sejauh ini draf dari RUU tersebut hingga kini masih belum selesai disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), padahal dalam memperkuat perekonomian nasional Pemerintah mempunyai peran strategis dalam menggerakan perekonomian nasional.

Zaina ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kelompok peminta upeti dari Project-project di Telkom Group dituding telah merajalela, dan para bos di lingkungan Telkom Group khususnya Telkom & T-sel cenderung membiarkannya.

Perwakilan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono selaku Ketua Umum, mensinyalir ada sekelompok peminta upeti dari project di Telko ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diwakili Menteri Keuangan memutuskan, memberikan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) atau menyuntikkan dana kepada 20 BUMN sebesar Rp44,38 triliun dari APBN-P 2016 yang terdiri atas PMN tunai sebesar Rp28,25 triliun dan non-tunai Rp16,13 triliu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam mencanangkan pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo sebagai bagian dari Nawacita yang merupakan pedoman Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam menjalankan roda pemerintahan periode 2014-2019.

Salah satu isi Nawacita adalah meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencanannya Menteri BUMN Rini Soemarno sedang mengebut pembentukan holding untuk 6 sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero). Arief Poyuono selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu menuding, rencana Holdingisasi BUMN tersebut sebagai agenda besar Menteri BUMN Ri ...Berita Selengkapnya