JAKARTA, Berita HUKUM - Pusat Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyelenggarakan Acara Diskusi Publik dengan tema 'Menelaah Implementasi Sistem Jaringan Sosial Nasional (SJSN) : Manfaat dan Kendala', di Ruang Media Centre LIPI gedung Sasana Widya Sarwono lt.1 , Gatot Subroto. Jakarta (11/8). Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra yang membidangi masalah kesehatan, Roberth Rouw meminta kepada pemerintah untuk segera merevisi peraturan yang mengatur mengenai denda keterlambatan pembayaran iuran BPJS Kesehatan.

"Sebab, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Na ...Berita Selengkapnya

SEMARANG, Berita HUKUM - Komisi IX DPR ‎mendesak Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dhakiri untuk merevisi tiga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44,45, dan 46 Tahun 2015 terkait Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (PP), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT). Inilah bentuk pengawasan DPR terhadap hak-hak pekerja.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) - Perkara No. 47/PUU-XIII/2015 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (6/7) siang. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman.

Saksi yang dihadirkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perubahan mekanisme pemberian manfaat salah satu program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), membuat keresahan di masyarakat.

Sebab, para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa mencairkan dana jaminan hari tuanya, meskipun mereka sudah menjadi anggota selama 5 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait diberlakukannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan per 1 Juli 2015, dimana manfaat program Jaminan Pensiun buruh yang kisarannya sebesar 15-40% atau 15% untuk masa kerja 10 tahun, 40% untuk masa kerja 30 tahun, dan iuran hanya 3%, serta dengan ketidakjelasan program JHT dan lainnya. Meski telah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan program BPJS Kesehatan dinilai masih banyak mengalami masalah. Permasalahan dimulai dari hulu, sehingga pelaksanaan di hilir pun pasti akan menemui kendala. BPJS dan Kementerian Kesehatan dianggap belum dapat berkomunikasi dengan baik.

Demikian terungkap saat pertemuan antara Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Meninggal dunianya Ryuji Marhaenis Kaizan, (9 bulan) yang mengidap kelainan hati atau dikenal Atresia Bilier di RSCM, pada Senin (8/6) tepat pukul 01.40 sangat disesalkan seluruh pihak, khususnya Fery Yunizar, ayah kandung Ryuji.

Terkait hal tersebut, Fery bersama kuasa hukumnya akan menggugat pemerintah karena dinilai te ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Usulan iuran Pensiun diturunkan dari usulan Pemerinth 8% dengan alasan iuran 8% atau lebih akan memberatkan dunia usaha. Sedangkan, China, Malaysia, dan Singapura menjalankan program jaminan pensiunnya dengan iuran 23 hingga 33% dari gaji. Program pensiun BPJS dianggap memberatkan, sementara, menurut kaum buruh tidak benar, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga akhir Mei 2015 ini, baru 143 juta jiwa rakyat indonesia yang terakses BPJS, dan masih ada 110 juta jiwa yang belum teserap BPJS.

Dari 143 juta jiwa, baru 82 juta orang miskin yang terdaftar di BPJS Kesehatan, yang iuranya di tanggung oleh Pemerintah, artinya dari total keluarga miskin hampir 28 juta KK, atau sekita ...Berita Selengkapnya