| Pemilukada |
|
|
| |
| Pemerintah: Penyelesaian Sengketa Pemilukada oleh MK Sudah Tepat | Tuesday 25 Feb 2014 13:56:10 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pengujian Undang-Undang (PUU) Pemerintahan Daerah dan UU Kekuasaan Kehakiman yang dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK), BEM FH Universitas Esa Unggul, dan Achmad Saifudin Firdaus yang mewakili Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta, Senin (24/2). Pada sidang kali ...Berita Selengkapnya |
| Akhirnya Pemilu Dilaksanakan Secara Serentak | Monday 24 Feb 2014 11:56:53 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menjelang perhelatan pesta demokrasi April mendatang, MK membuat keputusan bersejarah dengan mengabulkan gugatan Judicial Review UU Pileg dan Pilpres tentang Pemilu Serentak. Putusan ini mengundang pro dan kontra, pihak yang pro menganggap bahwa keputusan yang mengatakan Pemilu serentak akan diberlakukan mulai tahun 2019 ada ...Berita Selengkapnya |
| Sukseskan Pemilu 2014, Presiden SBY Ingatkan Pers Harus Fair, Akurat, dan Berimbang | Tuesday 11 Feb 2014 23:02:36 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan13 ajakan dan instruksi demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, di antaranya peringatan kepada pers agar melakukan pemberitaan yang akurat, faktual, dan berimbang.
“Pers harus mensukseskan pemilu 2014 ini, rakyat ingin pemberatian pers disamping akur ...Berita Selengkapnya |
| Tiga Kandidat Capres Indonesia Adu Argumen | Sunday 09 Feb 2014 11:58:17 |
 |
BENGKULU, Berita HUKUM - Konvensi media massa di Hotel Horizon Bengkulu, mengambil tema melahirkan Pemimpin Bangsa yang Hebat “Good to Great Leader” kemarin, (8/2), terlibat diskusi yang menarik. Menghadirkan tiga bakal calon presiden (Capres), Moh. Mahmud MD (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), dan Dino Pati Djalal (Man ...Berita Selengkapnya |
| Tak Cuma Jurdil, Pemilu Juga Harus Antikorupsi | Saturday 08 Feb 2014 23:14:19 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemilu JURDIL. Slogan inilah yang selama ini dikampanyekan ketika menjelang pemilihan umum. Jujur dan adil (Jurdil) dalam penyelenggaraan Pemilu memang didambakan semua elemen, baik peserta, penyelenggara dan pengawas Pemilu, dan pemilih.
Namun, ini saja tidak cukup. Kini masyarakat mendambakan Pemilu yang tak hanya Jurdi ...Berita Selengkapnya |
| Polda Metro Jaya Simulasi PAM Pemilu 2014 di Bawaslu | Friday 07 Feb 2014 17:12:30 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pelatihan simulasi pengamanan Pemilu 2014 berlangsung meriah dan seru di depan gedung Bawaslu Jakarta Pusat. Dengan menutup arus contraflow di lajur sebaliknya Jl MH Thamrin dari Sarinah menuju Bundaran HI. Penutupan jalur ini diperkirakan hingga pukul 10.00 WIB, namun penutupan bersifat situasional tergantung kebutuhan di l ...Berita Selengkapnya |
| Polri Bertemu Jaksa dan Bawaslu Bahas Pelanggaran Pemilu | Thursday 06 Feb 2014 16:28:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bareskrim Polri, dan Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) melakukan pertemuan di Gedung Bareskrim Polri untuk menyelaraskan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu).
Kepala Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan bahwa pertemuan tersebut dal ...Berita Selengkapnya |
| Polres Langsa Gelar Sosialisasi Forum Pemilu Damai | Monday 03 Feb 2014 19:11:30 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Polres Langsa bersama Muspida Plus lainnya mengadakan Forum Komunikasi Pemilu Damai bersama Instansi terkait, ketua Komisi Independen (KIP/KPU) Kota Langsa Agusni AH, ketua KIP/KPU Aceh Timur Iskandar bersama Panwaslu, para Ketua Partai serta Calon Anggota Legislatif (Caleg) sekota Langsa, yang berlangsung di Aula SMKK, Senin ...Berita Selengkapnya |
| Petisi Penolakan Dana Saksi Parpol Rp 700 Miliar | Monday 03 Feb 2014 17:41:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana DPR dan Pemerintah menyalurkan dana APBN sebesar Rp 700 M kepada partai politik menuai pro dan kontra. Seorang warga Jakarta Barat bernama Pranistara Wiroso menggalang hampir 3.000 orang untuk menolak rencana tersebut.
Pranistara mengerti kesulitan partai politik untuk menghadirkan saksi di setiap TPS dan apabila ...Berita Selengkapnya |
| KPK di Minta Awasi Dana Saksi Parpol Rp 700 Miliar | Monday 03 Feb 2014 16:00:37 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - LSM ICW dan sejumlah peneliti melaporkan ke bagian pengaduan KPK (Dumas). Terkait pengaduan prihal kebijakan dana saksi Partai Politik (Parpol) pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2014 mendatang, dengan meminta dana Saksi dari APBN sekitar Rp 700 miliar.
"Kami laporkan ke KPK dan laporan kami sudah diterima. Tadi kami suda ...Berita Selengkapnya |
|
|