Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pemilu 2014
 
Sekjen MK: Tahun 2014 adalah Pertaruhan MK Masih Layak Dipercaya | Sunday 13 Apr 2014 12:35:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Workshop Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2014 bagi para pejabat dan pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) digelar pada Sabtu (12/4) siang di Gedung MK. Sekjen MK Janedjri M. Gaffar yang didampingi Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian MK Rubiyo, membuka kegiatan yang akan berlangsung selama dua hari ini.

Janedjri menga
...

PKS Tawarkan Koalisi Poros Tengah Gabung ke Gerindra | Sunday 13 Apr 2014 01:43:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mulai mewacanakan pembentukan koalisi partai Islam. Koalisi partai Islam ini dianggap bisa menjadi posisi tawar yang cukup kuat untuk diajukan kepada partai berhaluan nasionalis, seperti Partai Gerindra.

"Kalau semua partai Islam bersatu, suaranya sudah sampai 31 persen. Ini bisa pilihanny
...

5 Partai Gugat TPS 89 Supida Coblos Ulang | Saturday 12 Apr 2014 17:55:14

SAMARINDA, Berita HUKUM - Lima orang Calon Legislatif (Caleg) peserta Pemilu daerah pemilihan Kalimantan Timur (Kaltim) dan kota Samarinda, Sabtu (12/4) mengajukan surat keberatan secara resmi kepada Ketua Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu dan meminta agar TPS 89 Kelurahan Sungai Pinang Dalam (Supida) yang terletak di Jl Merdeka 3 untuk dilakukan pe ...

PDI Perjuangan Resmi Koalisi dengan Nasdem | Saturday 12 Apr 2014 13:58:58

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melakukan pertemuan tertututp atara Sekjen PDI-P Tjahyo kumolo dan Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella, serta Joko Widodo dengan Surya Paloh, akhirnya Partai Nasdem resmi mengumumkan berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan memberikan dukungannya 6,90 % hasil hitungan cepat kepada Joko Widodo ...

Dinilai Sarat KKN Pemilu di Aceh Timur Terancam Cacat Hukum | Friday 11 Apr 2014 17:26:53

ACEH, Berita HUKUM - Sejumlah pelanggaran pendistribusian kertas surat suara yang di lakukan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Timur dan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) di wilayah tersebut dinilai banyak pihak cacat hukum.

Hingga hari ini masih banyak ketua Partai yang tidak bersedia menanda tangani rekap hasil perhitungan suara. Ala
...

Menko Polhukam Ajak Masyarakat Kawal Penghitungan Suara | Thursday 10 Apr 2014 20:08:54

JAKARTA Berita HUKUM - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto, mengatakan, pelaksanaan Pemilu Legislatif yang berlangsung pada Rabu (9/4) berjalan aman dan lancar.

"Namun, secara umum masih ada pekerjaan ke depan. Harus diwaspadai untuk menjaga agar proses demokrasi berjalan aman, nyaman, dan tertib,
...

Perubahan Peta dan Lesunya Efek Jokowi | Thursday 10 Apr 2014 08:38:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Setidaknya ada dua hal yang bisa disimak dalam hasil hitung cepat pemilu legislatif, yaitu perubahan peta politik dan kurang maksimalnya efek Jokowi.

Hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei seperti CSIS-Cyrus, Indikator Politik, dan Lingkaran Survei Indonesia menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang pe
...

Akan Jadi Masalah Baru Kalau Nanti Jokowi Dipanggil Jaksa | Wednesday 09 Apr 2014 23:17:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Dukungan yang diterima bakal calon Presiden PDI Perjuangan, Joko Widodo, tidak sekuat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat menjadi capres Partai Demokrat di Pemilu 2009 lalu.

PDIP harus masih ekstra kerja keras demi memuluskan langkah Jokowi menuju RI 1.

"SBY pada April 2009 lalu sudah mendapat dukungan 60 persen.
...

LSI Prediksi 3 Capres di Pilpres, Semuanya Koalisi | Wednesday 09 Apr 2014 19:40:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) memprediksi hanya akan ada tiga calon presiden yang bertarung pada pemilu presiden nanti. Ketiga capres itu merupakan hasil koalisi dari sejumlah partai politik.

Direktur Eksekutif LSI Denny Januar Ali mengatakan, berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) LSI, dua partai dengan peroleha
...

Hasil Pemilu Bisa Mengecewakan, Presiden SBY Minta yang Kalah Supaya Lapang Dada | Wednesday 09 Apr 2014 18:57:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada semua peserta pemilu, yakni partai politik maupun calon anggota legislatif agar dapat lapang dana untuk menerima apapun hasil yang didapatnya dalam Pemilu kali ini.

"Tentu seperti biasa dalam pemilihan ada yang kecewa, ada yang merasa tidak sesuai, dan pasti terjadi d
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo
• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]