Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Tambang
 
KPK Akui Maraknya Penyalahgunaan Izin Tambang Jelang Pilkada | 2018-06-03 01:00:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui maraknya penyalahgunaan izin tambang jelang Pilkada 2018. Ia menyebut ada 40 persen izin tambang yang tak sesuai peraturan.

"Menurut penelitian yang kami lakukan di KPK, banyak sekali penyalahgunaan misalnya sekitar 40 persen izin tambang tak sesuai dengan yang seharusnya. Tidak
...

Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan | 2018-05-26 07:16:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, untuk mengevaluasi izin ekspor pertambangan.

"Saya dengar beberapa perusahaan tambang yang seharusnya tidak diizinkan, tetapi malah tetap diizink
...

Ijon Politik Tambang | 2018-02-28 04:25:55

Oleh: Melky Nahar

DI BALIK keunggulan sektor tambang yang diagung-agungkan sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi, sektor ini secara langsung dan tak langsung erat kaitannya dengan krisis dan masalah yang dihadapi masyarakat wilayah lingkar tambang. Peluang dan harapan bagi rakyat untuk mendapatkan solusi terhadap krisis yang diakibatkan oleh s
...

Industri Tambang Harus Apresiasi Lingkungan | 2018-02-20 10:50:58

TABALONG, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mengingatkan kepada industri pertambangan agar tetap memberikan apresiasi pada lingkungan, kendati telah menyumbang devisa bagi negara. Kegiatan pertambangan yang sudah mengeksploitasi lingkungan, perusahaan berkewajiban memulihkan kembali alam yang sudah dieksploitasi.

"K
...

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik | 2018-01-18 20:14:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Pertambangan tak lekang issuenya oleh waktu, baik itu sebutan 'mafia pertambangan' ataupun hanyalah menjadi areal wilayah banjakan saja. Seiring pula pada 2018 sebagai tahun politik yang auranya memanas karena menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, maka perlu diantisipasi lebih mendalam terkait fenomena di dunia pe ...

Pemanggilan Joko Prianto: Babak Baru Kriminalisasi Petani Kendeng | 2017-12-29 20:43:13

SEMARANG, Berita HUKUM - Joko Prianto, seorang petani Kendeng langsung mendapatkan Surat Panggilan (nomor S.Pgl/945/XII/2017/Reskrimun) bertanggal (22/12) dari Polda Jawa Tengah terkait perkara yang menimpanya paska ia mengajukan Praperadilan pada tanggal (21/12). Surat panggilan tersebut mengenai pelimpahan tahap II yang akan dilakukan pada tangg ...

Penambangan Batu Bara Di Kalsel Masih Menyisakan Persoalan | 2017-12-08 21:29:31

BANJARMASIN, Berita HUKUM - Pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan sebagai salah satu penghasil terbesar di Indonesia merupakan sektor penggerak roda pertumbuhan ekonomi. Namun pertambangan perusahaan-perusahan batu bara di daerah ini, masih menyisakan persoalan dimana masih ada yang mengeluhkan adanya Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) yan ...

Indonesia Darurat Merkuri | 2017-09-27 09:12:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mengatakan, saat ini Indonesia adalah negara darurat merkuri. Karenanya, Indonesia harus segera mengurangi penggunaan merkuri pada kegiatan industri, termasuk pada pertambangan emas skala kecil.

Demikian disampaikannya dalam Konferensi Minamata perdana atau Conference of the Parties
...

Bahaya Merkuri Sama dengan Bahaya Narkoba | 2017-09-16 11:39:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy menilai, bahaya penggunaan merkuri sama berbahayanya dengan penyalahgunaan narkoba. Bahkan, menurutnya, Indonesia sudah dalam kondisi darurat merkuri, karena pencemarannya sudah tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Demikiannya dikatakannya dalam interupsi di Rapat Paripurna DPR
...

Komisi IV Akan Tindaklanjuti Permasalahan Lingkungan Gunung Tujuh | 2017-09-08 13:40:22

KALIMANTAN BARAT, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan lingkungan Gunung Tujuh di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, terkait dengan adanya pro dan kontra mengenai penambangan batu granit yang dilakukan di kawasan itu.

"Tentu kita akan menindaklanjuti hasil kunjungan spesifik Komisi IV i
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan
Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah
Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Mengapa Dulu Saya Bela Jokowi Lalu Mengkritisi?
5 Oknum Anggota Polri Ditangkap di Depok, Diduga Konsumsi Sabu
Mardani: Hak Angket Pemilu 2024 Bakal Bikin Rezim Tak Bisa Tidur
Hasto Ungkap Pertimbangan PDIP untuk Ajukan Hak Angket
Beredar 'Bocoran' Putusan Pilpres di Medsos, MK: Bukan dari Kami


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]