JAKARTA, Berita HUKUM - Rieke Dyah Pitaloka mendesak pemerintah agar segera membubarkan Satuan Tugas Tenaga Kerja Indonesia (Satgas TKI) karena tak memberikan kontribusi penyelamatan TKI yang terancam hukuman mati di luar negeri, dan masih banyaknya TKI yang masih terancam hukuman mati.

"Bubarkan Satgas TKI dan kembalikan fungsi perlindungan TKI ...Berita Selengkapnya

SURABAYA, Berita HUKUM - Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) membenahi petugas perekrutan calon TKI dengan melakukan bimbingan teknis terhadap 580 petugas se - Jawa Timur (Jatim).

"Ini sebagai bagian dari perbaikan untuk meningkatkan sistem peningkatan kualitas, pengendalian penempatan dan perlindungan TKI ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat, menyebutkan remitansi atau jumlah kiriman uang dari TKI lebih dari Rp100 triliun per tahun.

Jumlah itu 10 persen dari nilai APBN kita yang menempati posisi kedua setelah pendapatan dari sektor migas, ujar Jumhur dalam siaran ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Moh Jumhur Hidayat menyatakan, pihaknya membutuhkan payung hukum bagi TKI yang mengalami deportasi (dipulangkan.red) dari negeri Malaysia.

Pasalnya, banyak diantara TKI deportan itu yang dari sisi kelengkapan dokumen sebenarnya masih ...Berita Selengkapnya

MEDAN (BeritaHUKUM.com) - Demonstrasi di Kantor Konsulat Jenderal (Konjen) Malaysia, Jalan Diponegoro, Medan , Senin (7/5), hari ini berlangsung ricuh. Merasa tidak direspon pihak Konsulat, massa akhirnya mengamuk.

Mereka membakar replika gambar bendera Malaysia. Pengunjuk rasa pun mencoba memanjat pagar gedung sambil berteriak memanggil Konjen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aktivis Banteng Demokrasi Indonesia (Bendera) berencana melakukan aksi sweeping terhadap warga Malaysia. Aksi ini dilakukan sebagai balasan atas tindakan Polisi pemerintah Malaysia yang melakukan penembakan terhadap tiga orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kita akan sweeping warga Mala ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Kecurigaan ada organ yang hilang di tubuh tiga jenazah TKI yang tewas di Malaysia, masih terus berlanjut. Pasalnya Migrant CARE masih meragu pernyataan resmi kepolisian bahwa tidak ada organ yang hilang di tubuh jenazah tersebut.

"Kalau pemerintah merasa sudah selesai, tapi bagi Migrant Care, kita akan terus mendampin ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Mabes Polri bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kemarin, mengumumkan hasil otopsi ulang 3 jenazah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB), organ tubuhnya masih lengkap.

Baik seluruh organ vital, seperti tubuh, otak, mata, jantung, hati, ginjal, dan lain-lain dalam keadaan lengkap. Sedangk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com)- Pemerintah kabinet Indonesia Bersatu Jilid II diminta menuntaskan kasus penembakan tiga TKI oleh Kepolisian Malaysia. Selain itu, Pemerintah juga diminta agar mengevaluasi kinerja KBRI Kualalumpur agar tidak terulang lagi kesalahan terkait kasus kematian beberapa TKI sebelumnya.

Hal itulah yang diungkapkan, Anggota K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Koordinator Crisis Center BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia), Henry Prayitno, menyatakan pihak belum bisa memastikan kronologis kejadian yang menyebabkan ketiga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tewas.

"Karena kami masih menunggu hasil laporan dari Kemenlu (Kementrian Luar Negeri) m ...Berita Selengkapnya