|
|||||
| Jauhkan Upaya Bangun Kekuatan Politik pada Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah | 2022-01-06 06:54:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada sebanyak 101 wilayah bakal alami kekosongan jabatan kepala daerah di tahun 2022. Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim mengingatkan agar pengisian ratusan penjabat (Pj) kepala daerah mesti dijauhkan dari upaya untuk membangun kekuatan politik menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Pres ...Berita Selengkapnya |
||||
| Bamsoet Ingatkan Pentingnya Penegakan Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu | 2021-12-20 11:16:11 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti masih dinamisnya persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu yang harus mendapatkan perhatian serius, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu, maupun bagi Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP) sebagai lembaga penegak kode etik penyele ...Berita Selengkapnya |
||||
| Dukung Jadwal dari KPU, Wakil Ketua MPR: Mari Bijak Menentukan Jadwal Pemilu | 2021-12-06 10:38:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan dukungannya terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, rencana pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Februari 2024 sesuai dengan kesepakatan awal dan masih relevan. |
||||
| Tidak Miliki Kedudukan Hukum, MK Tidak Dapat Terima Permohonan Uji Pemilu | 2021-10-28 00:35:09 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Rabu (27/10) secara daring. |
||||
| F-PD: Hasil Pemilu 2019 Tidak Bisa Dijadikan Indikator Pemilu 2024 | 2021-10-07 22:10:29 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR RI mendesak agar semua hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tidak dijadikan indikator kontestasi pada Pemilu 2024. Anggota Komisi II DPR RI dari F-PD DPR RI Anwar Hafid menegaskan, semuanya harus didasarkan pada hasil Pemilu 2024 sendiri. Ini lebih objektif dan kredibel. |
||||
| DPR Pangkas Anggaran Tahapan Pemilu 2022 | 2021-09-22 22:23:11 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI menyetujui Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tahun 2022, sebesar Rp8 triliun lebih. Angka tersebut jauh lebih kecil dari usulan KPU sebelumnya yang meminta anggaran sebesar Rp13 triliun pada tahun 2022, dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan anggaran tahapan Pemilu 2024 yang dimula ...Berita Selengkapnya |
||||
| Sesuai Amanat UU, Pemilu Serentak Dilaksanakan 2024 | 2021-09-04 12:06:43 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, Komisi II DPR RI selalu bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Dan Undang-Undang yang terkait dengan persiapan Pemilu sendiri adalah Nomor 7 Tahun 2017 dan UU Nomor 10 Tahun 2016. Didalam kedua undang-undang tersebut diamanatkan ...Berita Selengkapnya |
||||
| Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci Sukses Penyelenggaraan Pemilu 2024 | 2021-03-16 17:36:56 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyatakan bahwa kunci sukses penyelenggaraan Pemilu 2024 agar berjalan lancar adalah adanya kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). |
||||
| UU Pemilu Diharapkan Tidak Diubah Tiap Lima Tahunan | 2021-01-12 12:16:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus setuju bila UU Pemilu tidak direvisi tiap lima tahun sekali. Ia berharap revisi UU Pemilu kali ini bisa dioptimalkan untuk jangka yang lebih panjang dan bukan mengakomodir situasi tertentu dan kepentingan tertentu mengikuti siklus lima tahunan saja. |
||||
| Penerapan 'E-Voting' dalam Pemilu Perlu Dikaji Mendalam | 2020-08-20 15:50:39 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, ide penerapan e-voting dalam penyelenggaraan Pemilu tampaknya perlu dikaji lebih dalam. Terutama terkait kesiapan teknologi hingga daerah terpencil, rekapitulasi elektroniknya serta kesiapan masyarakat yang akan menerapkan e-voting |
||||
|
|||||
