Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Krisis Papua
 
Ribuan Warga Papua Berdemo Tuntut Kemerdekaan | Friday 18 Nov 2011 00:06:31

MANOKWARI (BeritaHUKUM.com) – Ribuan orang yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan Dewan Rakyat Papua (DRP) menggelar unjuk rasa besar-besaran di Manokwari, Papua Barat, Kamis (17/11). Mereka menyerukan pemisahan Papua dari Indonesia.

Pernyataan tersebut mereka sampaikan di kantor DPRD Papua Barat. Tuntutan pemisahan itu dari
...

Krisis Ekonomi Bisa Jatuhkan Rezim Penguasa | Wednesday 16 Nov 2011 01:20:55

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kian beratnya kehidupan rakyat, sesungguhnya mengkonfirmasi bahwa krisis ekonomi sudah terjadi. Penggunaan angka-angka statistik yang bertolak belakang dengan realitas kehidupan nyata, telah membuat rakyat pun marah dan tidak percaya lagi kepada pemerintah.

Demikian yang terungkap dalam diskusi bertajuk “Krisis Ekono
...

Pertemuan SBY dan Sri Mulyani Hanya Bahas Krisis Ekonomi | Tuesday 08 Nov 2011 19:05:12

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Sri Mulyani, Selasa (8/11) siang, akhirnya bertemu untuk pertama kali setelah Sri Mulyani menjabat Managing Directors of World Bank. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar satu jam di Istana Negara, Jakarta.

Menurut Sri Mulyani, dirinya merasasenang bisa kembali bertemu dengan Pr
...

Polri Tetapkan Status Siaga Satu di Papua | Monday 31 Oct 2011 21:43:38

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Polri memberlakukan siaga satu bagi jajarannya yang bertugas di sana. Patroli bersama aparat TNI makin instensifkan, agar terciptanya situasi keamanan menjadi normal dan kondusif. Hal ini menyusul maraknya aksi penembakan oleh kelompok bersenjata tak dikenal.

“Polri tetap melakukan siaga satu untuk anggota yang bert
...

Tim Khusus Bakal Tangani Masalah Papua | Saturday 29 Oct 2011 22:37:22

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebuah tim khusus untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua. Tim khusus ini diketuai Letjen TNI (Purn) Bambang Darmono. Demikian dikatakan staf khusus Presiden Bidang Otonomi Daerah Velix Wanggai dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (29/10).

Menurut dia, tim yang
...

JK, Sosok Tepat Untuk Selesaikan Konflik Papua | Thursday 27 Oct 2011 16:18:26

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dinilai sangat tepat sebagai sosok yang bisa menyelesaikan konflik di Papua. Selain memiliki pengalaman, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) tersebut berhasil meredam konflik di Aceh dan Poso.

"Sosok JK tepat untuk membantu penyelesaian secara damai konflik di Papua. Kami jug
...

Atasi Gejolak Papua, Pemerintah Harus Tempuh Dialog | Tuesday 25 Oct 2011 21:32:24

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didesak untuk melakukan pendekatan dialog untuk meredam gejolak yang kerap terjadi di Papua. Langkah pendekatan keamanan yang sekarang ini ditempuh sudah tidak tepat lagi, karena akan memanaskan situasi di pulau paling timur Indonesia tersebut.

“Otonomi khusus masih belum mampu menin
...

Polisi Yunani Bertindak Tegas Redam Anarkis Pendemo | Thursday 20 Oct 2011 01:20:52

ATHENA (BeritaHUKUM.com) – Polisi Yunani melepas tembakan gas air mata dan granat kejut ke arah pengunjuk rasa di ibu kota Athena. Hal ini dilakukan untuk meredam aksi kekerasan dalam unjuk rasa menentang langkah pengetatan pemerintah yang berlangsung Rabu ((19/10) waktu setempat.

Beberapa dari pengunjuk rasa menggunakan topeng gas sementara ya
...

Aparat Bubarkan Paksa Kongres Rakyat Papua | Wednesday 19 Oct 2011 23:02:19

JAYAPURA (BeritaHUKUM.com) – Aparat gabungan dari TNI/Polri membubarkan dan menangkap tokoh-tokoh Kongres Rakyat Papua yang berlangusng di Abepura, Papua, Rabu (19/10). Edison Waromi yang dipilih menjadi Perdana Menteri Federasi Papua Barat ditangkap saat meninggalkan lapangan Zakheus, tempat kongres digelar.

Aparat membubarkan massa yang tersis
...

Presiden SBY Keluarkan Instruksi Amankan Rusuh Ambon | Monday 12 Sep 2011 12:44:03

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan dua instruksi langsung kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto untuk menangani rusuh di Ambon. Istruksi tersebut berisi dua hal.

Hal ini dikatakan juru bicara Kepresidenan Julian Aldrian Pasha, di Kantor Presiden Senin (12/9). Menurut Julian, istruksi pertama segera be
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]