| Hukuman Mati |
|
|
| |
| Jangan Hanya Teroris, Koruptor Juga Harus di Tembak Mati | Friday 03 Jan 2014 20:06:08 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Harus ada ‘syok theraphy’ yang dapat menimbulkan efek jera yang luar biasa bagi para pelaku (extraordinary crimes) atau tindak Pidana Khusus seperti Teroris dan Koruptor, kepada semua lapisan masyarakat, sehingga bukan hanya teroris dan pengedar Narkoba serta pelaku kejahatan lainnya yang meregang nyawa namun para Koruptor ...Berita Selengkapnya |
| Korupsi Merajalela, Nyoman: Diatas Rp10 Miliar Hukum Mati | Monday 16 Dec 2013 13:07:24 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat hukum independen Nyoman Rae menilai korupsi yang terus merajalela seperti sekarang ini karena pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.
"Pemerintah memang sengaja membiarkan korupsi merajalela, sebagai harga membeli kesetiaan para pejabat pemerintah dan para konglomerat atau pengusaha," kata Nyoman ke ...Berita Selengkapnya |
| Tikam 22 Anak SD, Pria China Dihukum Mati | Friday 13 Dec 2013 21:28:06 |
 |
CINA, Berita HUKUM - Seorang pria yang menikam 22 pelajar Sekolah Dasar (SD) di China hari ini dijatuhi hukuman mati. Vonis mati ini dijatuhkan oleh pengadilan rakyat di kota Xinyang.
Seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (13/12), pria bernama Min Yongjun tersebut dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana dan dia pun divonis mati. Vonis ...Berita Selengkapnya |
| Warga Negara Pakistan Dieksekusi Mati di Desa Suradita | Sunday 17 Nov 2013 19:15:38 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Terpidana kasus narkotika atas nama Muhammad Abdul Hafeez (44), warga negara Pakistan, sekitar pukul 00:17 WIB, telah dieksekusi oleh tim eksekutor dari Kejaksaan RI.
Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Setia Untung Arimuladi membenarkan eksekusi tersebut. “Benar, yang bersangkutan t ...Berita Selengkapnya |
| Sebelum Januari Akan Ada Eksekusi Terpidana Mati Narkoba | Sunday 13 Oct 2013 04:25:58 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Kejaksaan Agung (Kejagung) Mahfud Manan mengatakan bahwa, untuk sementara ini pihaknya masih melakukan program terkait kapan eksekusi mati terhadap terpidana mati narkoba didor.
Menurut Mahfud, program ini dimaksudkan karena para terpidana mati narkoba, masih melakukan upaya hukum. ...Berita Selengkapnya |
| Mahfud MD Setuju Koruptor Dihukum Mati | Sunday 06 Oct 2013 06:48:27 |
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Mantan Ketua Mahkaman Konstitusi (MK), Mahfud MD mengatakan setuju adanya hukuman mati untuk para pelaku korupsi. Namun, saat ini hal itu sulit dilaksanakan, karena tidak adanya aturan hukuman mati bagi para koruptor, sehingga hukuman terberat hanya sampai seumur hidup.
"Saya setuju koruptor harus dihukum mati, tapi dalam ...Berita Selengkapnya |
| MK Garda Terakhir Penjaga Konstitusi dan Penegakkan Hukum di Indonesia | Friday 04 Oct 2013 18:04:19 |
 |
JUDUL - Kalimat tersebut diatas, sampai sekarang masih teringang-ngiang di telinga kami. Sepenggal kalimat pendek itu terucap dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, ketika kami tim dari media ini melakukan wawancara langsung di-kantornya. Ketika Pak Mahfud, demikian biasa kami memanggilnya, belum lama purna tugas sebagai Ketua MK.
...Berita Selengkapnya |
| Penegakan Hukum Harus Memperhatikan Nilai Keadilan | Sunday 29 Sep 2013 21:43:24 |
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Penangan kasus korupsi maupun kasus narkoba dan kasus lainnya yang penuntutannya melalui Kejaksaan harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga penyelesaian perkara benar-benar mempunyai nila keadilan dan penegakan hukum, dan jangan masukan penegakan hukum secara normatif, hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan ...Berita Selengkapnya |
| Tahun Ini Tak Sampai 4 Bulan, Belum Ada Eksekusi Terpidana Narkoba | Saturday 14 Sep 2013 08:05:26 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Mahfud Manan mengatakan, bahwa hingga saat ini belum ada lagi terpidana mati yang akan segera didor terkait kasus narkoba.
"Belum, belum ada eksekusi terpidana mati (narkoba), belum ada info," kata Mahfud kepada BeritaHUKUM.com, Jumat (13/9) di Gedung Jampidum Kejaksaan Agung RI, j ...Berita Selengkapnya |
| MK: Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Tidak Ada Relevansinya dengan Penentuan Dapil | Saturday 07 Sep 2013 12:43:20 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - MK mementahkan gugatan masyarakat dari suku Gayo, Nanggroe Aceh Darussalam, terhadap UU Pemilu Legislatif tahun 2012 yang menolak pembagian suku Gayo ke dalam dua daerah pemilihan (dapil). Dalam tuntutannya, Para Pemohon menginginkan agar masyarakat suku Gayo yang tersebar di empat kabupaten/kota, yakni Bener Meriah, Aceh Te ...Berita Selengkapnya |
|
|