JAKARTA, Berita HUKUM - Kenaikan harga beras, kebijakan BBM yang naik-turun, kenaikan gas elpiji, dan rencana kenaikan Tarif Dasar listrik (TDL) yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi-Kalla, benar-benar telah membuat rakyat resah dan bingung. Bahkan mayoritas rakyat menilai pemerintah sekarang ini hanya main-main. Demikian dikatakan Wakil Ketua K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Pemerintah pada tanggal 28 Maret 2015 lalu untuk memutuskan melakukan kenaikan harga BBM jenis Bensin Premium dan Solar yang naik masing-masing Rp 500 per liter dari harga lama. Keputusan kenaikan harga dengan alasan disebabkan perkembangan harga minyak dunia. Terkait hal itu, Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Harapan masyarakat ada kehidupan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), nampaknya malah terbukti sebaliknya. Berbagai harga dan tarif komoditas publik dinaikkan. Harga bbm ditetapkan dengan ukuran pasar, tanpa justifikasi yang lebih rasional dan komprehensif.

Keputusan pemerintah unt ...Berita Selengkapnya

JAMBI, Berita HUKUM - Momentum kedatangan Wapres RI Jusuf Kalla (JK), Sabtu (28/3) pagi kemarin, disambut dengan berbagai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dari berbagai Universitas di Kota Jambi.

Aksi unjuk rasa dimulai pada pukul 09.00 wib, dimana ratusan mahasiswa datang dari berbagai organanisasi seperti Pergerakan Mahasiswa Isl ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kondisi Jalan di Menteng Raya pada pukul 19.35 WIB tersendat, dikarenakan belasan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Kemahasiswaan perwakilan HMI Jakarta Pusat dan Utara menggelar Aksi Demo Anti "Kenaikan BBM". Aksi yang mereka gelar semenjak Jumat malam (27/3) hingga dini haripun digelar kembali pada malam Minggu (28/3) ini.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencananya Pemerintah akan membuat kebijakan baru dengan diturunkan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dari Rp 6400 turun ke Rp 6200 perliter. Kabar gembira tersebut, setidaknya akan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dalam hal transpotasi.

Pemerintah kemungkinan besar akan menurunkan harga solar bersubsidi ini, pa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi kembali mempersoalkan dasar penetapan harga premium Rp 6.600/liter dan solar Rp 6.400/liter.

"Dari mana dasar penetapan harga itu? Kok ini ada harga perolehan segala, ada margin tambahan 2% lagi. Kan sudah ada margin di harga perolehan, harga MOPS-nya (Mean of Plats Singapore ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Meski pemerintah telah mengumumkan penurunan harga BBM khususnya premium dan solar, tetapi pengajuan hak interpelasi oleh DPR akan terus jalan. Namun demikian, akan dikoordinasikan lebih dulu dengan teman-teman lain di DPR setelah masuk masa persidangan II tahun sidang 2014/2015 pada 12 Januari mendatang.

Demikian dikem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui rangkaian rapat terbatas dan sidang kabinet paripura sepanjang hari Rabu (23/12), pemerintah memutuskan akan mengumumkan kebijaka baru soal harga bahan bakar minyak (BBM) pada minggu depan.

“Karena ada perubahan kondisi eksternal, pemerintah akan mengumumkan kebijakan harga BBM pada akhir tahun,” kata Menk ...Berita Selengkapnya

PALEMBANG, Berita HUKUM - Rencana para anggota DPR RI mengajukan hak interpelasi kepada pemerintah soal kenaikan BBM bersubsidi, akan menjadi forum yang tepat bagi pemerintah untuk menjelaskan kebijakannya tersebut. DPR pun akan menilai dengan kritis kebijakan kenaikan ini di forum resmi parlemen.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir selam ...Berita Selengkapnya