*Soal pemberian dana 14 juta dolar AS dari Freeport kepada Polri

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Polri siap bertanggung jawab atas penerimaan dana bantuan dari PT Freeport Indonesia sebesar 14 juta dolar AS tersebut. Bahkan, siap untuk menindak anggotanya yang dianggap melakukan pelanggaran dalam menerima dana tersebut. KPK sendiri tengah menunggu h ...Berita Selengkapnya

*Penyidik Baresrim akan diperiksa ulang sejumlah saksi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kabareskrim Polri Komjen Pol. Sutarman menyatakan bahwa otak pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) adalah yang berkepentingan untuk naik kursi anggota legislatif. Namun, tim penyidik tak dapat menangkapnya, karena kurang bukti untuk dapat menjerat yang bersangk ...Berita Selengkapnya

*Percepat pemeriksaan korupsi yang melibatkan kepala daerah

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri mengharapkan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar beberapa penyidiknya masuk dalam penanganan kasus yang menjerat kepala daerah. Pasalnya, dengan kewenangan yang dimiliki KPK, pemeriksaan kasus itu dapat lebih cepat karena tidak perlu menu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tudingan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas atas adanya kekuatan besar yang melindungi buron Nunun Nurbaeti tidak ditanggapi Mabes Polri secara frontal. Alasannya, selama ini kepolisian tidak memiliki hambatan dalam memburu tersangka kasus dugaan suap tersebut. Namun, yang bersangkutan memang belum ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri melakukan promosi dan mutasi pada jajaran internal bagi belasan perwira tinggi (pati) dan puluhan perwira menengah (pamen). Hal ini termuat dalam Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/2044/X/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani Asisten SDM Polri, Irjen (Pol) Prasetyo.

Dalam TR tersebut, terdapat 80 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri takkan melayangkan permintaan maaf kepada Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary terkait salah ketik dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menyatakan status Abdul Hafiz Anshary tersangka.

Polri hanya perlu menjelaskan perihal yang sebenarnya kepada Abdul Hafiz dan kepada pihak Kejaksaan Agung. "Bu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah mendapat sindiran keras dari Wakil Jaksa Agung Darmono, akhirnya Mabes Polri angkat bicara. Melalui Karo Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Berigjen Pol. I Ketut Untung Yoga Ana mengakui, telah melakukan kesalahan dalam pengetikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SDPD) status hukum Ketua Komisi Pemil ...Berita Selengkapnya

BOGOR (BeritaHUKUM.com) – Meski bom bunuh diri kembali terjadi, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo membantah pihaknya kecolongan. Alasannya, polisi sudah mendeteksinya, namun belum dapat memastikan titik sasaran dan kapan hal itu akan dilakukan.

"Kami tidak kecolongan, karena semua sudah bekerja. Kalau mengkaitkan ke masalah langsung pada titi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Lokasi pemeriksaan di Blitar, Jawa Timur serta perubahan jadwal pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum, mengundang kecurigaan. Pihak kepolisian sepertinya memperlakukan istimewa ketua umum Partai Demokrat tersebut. Padahal, semua warga negara wajib diperlakukan sama di hadapan hukum. Perlakuan Anas bagai ‘anak emas’ ini pun mengundang kecama ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Polri diminta terus mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi informatika (IT). Hal ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang tersebut. Pasalnya, kejahatan dunia maya (cyber crime) makin canggih. Apalagi, para pelaku terorisme kerap memanfaatkan teknologi itu dalam menjalankan aksi terornya.
...Berita Selengkapnya