Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kapolri
 
Presiden SBY Tegur dan Minta Pertanggungjawaban Kapolri | Tuesday 27 Dec 2011 15:42:27

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menegur Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo untuk tidak menggunakan kekerasan dalam pembubaran pengunjuk rasa. Hal ini terkait dengan perebutan jembatan penyeberangan kapal feri, Sape, Lambu, Bima, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (24/12) lalu, yang menewaskan sejuml ...

Kapolri Siap Usut Penembakan Buruh Batam | Saturday 26 Nov 2011 02:08:00

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kapolri Jendral Polisi Timur Pradopo menyatakan bahwa pihaknya siap bertanggung jawab terhadap kericuhan yang terjadi dalam aksi demo buruh di Batam. Hal ini termasuk mencari siapa oknum polisi yang memerintah dan melepaskan tembakan. "Tentunya harus dipertanggungjawabkan,” kata dia kepada wartawan di Mabes Polri, Jakart ...

Polri Siap Bertanggung Jawab, KPK Tunggu Audit BPK | Monday 31 Oct 2011 19:45:48

*Soal pemberian dana 14 juta dolar AS dari Freeport kepada Polri

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Polri siap bertanggung jawab atas penerimaan dana bantuan dari PT Freeport Indonesia sebesar 14 juta dolar AS tersebut. Bahkan, siap untuk menindak anggotanya yang dianggap melakukan pelanggaran dalam menerima dana tersebut. KPK sendiri tengah menunggu h
...

Polri Kesulitan Jerat Otak Pemalsu Surat MK | Friday 28 Oct 2011 23:05:46

*Penyidik Baresrim akan diperiksa ulang sejumlah saksi

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kabareskrim Polri Komjen Pol. Sutarman menyatakan bahwa otak pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) adalah yang berkepentingan untuk naik kursi anggota legislatif. Namun, tim penyidik tak dapat menangkapnya, karena kurang bukti untuk dapat menjerat yang bersangk
...

Tangani Kasus Kepala Daerah, Polri Ajak KPK Joint Investigation | Thursday 27 Oct 2011 17:22:11

*Percepat pemeriksaan korupsi yang melibatkan kepala daerah

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri mengharapkan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar beberapa penyidiknya masuk dalam penanganan kasus yang menjerat kepala daerah. Pasalnya, dengan kewenangan yang dimiliki KPK, pemeriksaan kasus itu dapat lebih cepat karena tidak perlu menu
...

Polri Enggan Tanggapi Serius Tudingan KPK | Thursday 27 Oct 2011 14:42:03

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tudingan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas atas adanya kekuatan besar yang melindungi buron Nunun Nurbaeti tidak ditanggapi Mabes Polri secara frontal. Alasannya, selama ini kepolisian tidak memiliki hambatan dalam memburu tersangka kasus dugaan suap tersebut. Namun, yang bersangkutan memang belum ...

Polri Lakukan Pergantian Besar-besaran | Wednesday 19 Oct 2011 23:26:52

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri melakukan promosi dan mutasi pada jajaran internal bagi belasan perwira tinggi (pati) dan puluhan perwira menengah (pamen). Hal ini termuat dalam Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/2044/X/2011 tertanggal 19 Oktober 2011 yang ditandatangani Asisten SDM Polri, Irjen (Pol) Prasetyo.

Dalam TR tersebut, terdapat 80
...

Polri takkan Minta Maaf Salah Ketik SPDP Ketua KPU | Thursday 13 Oct 2011 20:31:31

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri takkan melayangkan permintaan maaf kepada Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary terkait salah ketik dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menyatakan status Abdul Hafiz Anshary tersangka.

Polri hanya perlu menjelaskan perihal yang sebenarnya kepada Abdul Hafiz dan kepada pihak Kejaksaan Agung. "Bu
...

Polri Akui Salah Ketik, Status Ketua KPU Terlapor | Wednesday 12 Oct 2011 22:07:12

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah mendapat sindiran keras dari Wakil Jaksa Agung Darmono, akhirnya Mabes Polri angkat bicara. Melalui Karo Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Berigjen Pol. I Ketut Untung Yoga Ana mengakui, telah melakukan kesalahan dalam pengetikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SDPD) status hukum Ketua Komisi Pemil ...

Kapolri Bantah Pihaknya Kecolongan | Monday 26 Sep 2011 20:01:28

BOGOR (BeritaHUKUM.com) – Meski bom bunuh diri kembali terjadi, Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo membantah pihaknya kecolongan. Alasannya, polisi sudah mendeteksinya, namun belum dapat memastikan titik sasaran dan kapan hal itu akan dilakukan.

"Kami tidak kecolongan, karena semua sudah bekerja. Kalau mengkaitkan ke masalah langsung pada titi
...



First Previous


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• UU Perampasan Aset Resmi Sah dan Berlaku
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]