Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Anas Urbaningrum
 
Ani Yudhoyono Calon Kuat Gantikan Anas Urbaningrum | Thursday 21 Jul 2011 18:3

JAKARTA-Potensi melengserkan Anas Urbanungrum dalam rapat koordinasi nasional Partai Demokrat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, diprediksi bisa saja terjadi. Hal ini mengingat derasnya desakan kader partai, menyusul pernyataan mantan Bendahara Umum DPP PD Muhammad Nazaruddin yang terus tak henti-hentinya memojokannya.

Biar pun masih sebatas wacana,
...

10 Pasangan Mesum Terjaring Razia Petugas Gabungan | Thursday 21 Jul 2011 17:0

JAKARTA-Petugas gabungan dari TNI, Polri dan Satpol PP menggelar razia sejumlah hotel melati di wilayah Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (21/7) dini hari. Dalam razia tersebut, terjaring sepuluh pasangan mesum dan pengunjung hotel yang kedapatan membawa senjata tajam serta alat hisap sabu.

Pengunjung hotel kelas melati di kawasan Tanah Abang, i
...

Kuat Diduga Nazaruddin Bersembunyi di Indonesia | Thursday 21 Jul 2011 16:1

*Ada Jingle Sari Roti Dalam Wawancara TV

JAKARTA-Pernyataan sejumlah pejabat negara dan penegak hukum soal keberadaan mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin di luar negeri, ternyata mulai terbantahkan. Dalam wawancara langsung dengan Metro TV pada Selasa (19/7) pukul 17.30 WIB, dengan jelas terdengar jingle iklan Sari
...

Imigrasi Cekal Sepupu Nazaruddin | Thursday 21 Jul 2011 00:5

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Muhammad Nasir yang mengaku sepupu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin resmi dicekal. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Patrialis Akbar mengatakan, M. Nasir sudah dicekal sejak Senin (18/7) lalu. Hal ini dikeluarkan atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Atas perminta
...

Gayus Kecewa Sikap Satgas PMH | Wednesday 20 Jul 2011 18:

JAKARTA-Terpidana kasus penggelapan pajak Gayus Halomoan Tambunan, menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH). Dia mengungkapkan pernah dijanjikan akan diberikan keringanan sangsi hukuman yang dihadapi jika bersedia menjadi whistle blower. Namun ternyata, informasi yang diberikan justru malah menyulitkannya.

"
...

Mahfud: Demokrasi Indonesia Mengarah ke Demokrasi Kriminal | Wednesday 20 Jul 2011 14:

MALANG-Mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin benar-benar seperti duri dalam daging bagi bekas partainya itu. Pernyataannya di teve, terus menyudutkan rekan-rekan satu partainya. Bahkan, beberapa petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut jadi sasarannya tembaknya.

Kebebasannya memberikan pernyataan kepada medi
...

Koalisi Sipil Desak Pemerintah Ratifikasi Statuta Roma | Monday 18 Jul 2011 11:54:

JAKARTA-Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Mahkamah Pidana Internasional, mendesak pemerintah Indonesia segera meratifikasi Statuta Roma. Pasalnya, Indonesia selama ini telah mengemukakan niatnya untuk menjadi pihak dalam Statuta. Pemerintah juga berkomitmen untuk meratifikasi pada 2013.

Hal ini bagian dari perayaan hari keadilan internas
...

Gugatan Pemilik Century Jadi Bukti Baru | Saturday 16 Jul 2011 19:1

*Bisa Mengarah ke Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA- Dua terpidana kasus korupsi Bank Century, Hesham Al Waraq dan Rafat Ali Rizvi telah mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia ke pengadilan arbitrase internasional di Amerika Serikat (AS). Kedua buron ini mempermasalhkan keluarnya kebijakan bailout Bank Century Rp 6,7 trilliun. Justru
...

Depe Jenuh Hadapi Jupe | Saturday 16 Jul 2011 01:1

Jakarta–Perseturuan yang berlarut-larut dan berlanjut ke meja hijau dengan Julia Perez, mengundang kejenuhan Dewi Persik. Justru dirinya menginginkan pertiakain itu segera berakhir secara damai dan diselesaikan secara baik-baik.

Tapi kalau ada pihak yang kembali memanaskan perseteruan itu, janda pendangdut Saipul Jamil ini, takkan mau menanggapi
...

Tambang Nikel Ancam Ekologi Raja Ampat | Friday 15 Jul 2011 20:30:

JAKARTA-Pertambangan nikel yang beroperasi di kawasan Raja Ampat, Papua Barat, sudah sangat meresahkan. Pasalnya, jika tidak segera dihentikan, dikhawatirkan dapat merusak lingkungan yang berdampak pada ekologi dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Namun, sayangnya pemerintah tidak mempedulikan ancaman tersebut.

“Semua BUMN ataupun per
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]