Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus Munir
 
Bentrok Warnai Demo Penuntasan Kasus Munir | Wednesday 07 Sep 2011 15:18:27

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati tujuh tahun kasus pembunuhan Munir Said Thalib yang berlangsung di depan Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/9), sempat diwarnai bentrok.

Hal ini bermula dari upaya pendemo yang jumlah tidak terlalu banyak dibanding petugas keamanan, bermaksud menyeberang untuk mendekati pagar I
...

Presiden Sudah Teken Keppres Pemecatan Nazaruddin | Wednesday 07 Sep 2011 13:00:27

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani Keputusan Presiden mengenai pemberhentian M Nazaruddin sebagai anggota DPR RI. "Penandatanganan Keppres pemberhentian Nazaruddin telah ditandatangani Presiden, kemarin (Senin, 6/9). Tentunya sudah dikirimkan ke pimpinan DPR,” kata juru bicara Kepresidenan, Julian Ald ...

Antasari Dibui Akibat Kasus Century dan IT KPU | Tuesday 06 Sep 2011 23:22:03

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Meko Perekonomian Rizal Ramli merasa yakin keberanian Antasari Azhar saat menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menumpas korupsi kasus Bank Century, menjadi bumerang bagi dirinya sendiri.

"Saya yakin dari pembelaan yang dibacakan Antasari, sangat jelas sekali banyak barang bukti yang tidak tep
...

Antasari Yakin PK Diterima dan Dibebaskan | Tuesday 06 Sep 2011 17:15:53

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Terpidana Antasari Azhar merasa optimisme dirinya akan bebas melalui peninjauan kembali (PK) yang diajukannya itu. Dirinya merasa yakin tidak ada kebenaran yang bisa ditutup-tutupi. Namun, ia menyerahkannya kepada waktu yang akan menjawab.

"Tidak ada kebenaran yang bisa ditutup-tutupi. Semoga nanti waktu yang akan m
...

Banyak Pihak Berkepentingan, MA Bakal Tolak PK Antasari | Tuesday 06 Sep 2011 15:13:34

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah kalangan masyarakat, pesimis Mahkamah Agung (MA) bakal mengabulkan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan Antasari Azhar. Pasalnya, kasus pembunuhan Naruddin Zulkarnaen sarat muatan politisnya. Apalagi banyak pihak berkepentingan atas kasus tersebut.

“Saya pesimis ada penyelesaian yang adil terha
...

Kerabat Nasruddin Dukung Antasari Ajukan PK | Tuesday 06 Sep 2011 14:40:11

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Langkah terpidana Antasari Azhar mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), ternyata dapat dukungan dari kerabat korban Nasruddin Zulkarnaen. Bahkan, upaya itu diharapkan berhasil, agar langkah hukum luar biasa ini segera dikabulkan Mahkamah Agung (MA) dan mantan Ketua KPK itu dibebaskan dari segala tuduhan.

Ha
...

Beberkan Novum, Antasari Minta Dibebaskan | Tuesday 06 Sep 2011 14:05:10

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sidang pemeriksaan permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana Antasari Azhar akhirnya digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (6/9). Pemeriksaan memori PK tersebut, dimulai pukul 09.45 WIB dengan ditandai ketukan palu oleh majelis hakim yang diketuai Aminal Umam.

Sidang pemeriksaan
...

Antasari Siapkan Tiga Novum | Monday 05 Sep 2011 23:06:17

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (6/9) pukuil 09.00 WIB, rencananya akan menggelar pemeriksaan memori peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana Antasari Azhar atas perkara pembunuhan Dirut PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Naruddin Zulkarnaen.

Kubu Antasari akan menyerahkan tiga bukti baru atau no
...

Rektor UI tak Mau Disalahkan | Monday 05 Sep 2011 22:40:09

*Pemberian gelar HC kepada Raja Arab Saudi berbuntut pelengserannya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kisruh di tubuh UI terkait pemberian gelar doktor honoris causa (HC) kepada Raja Abdullah, makin berkepanjangan. Rektor UI, Gumilar Rosliwa Somantri tak mau disalahkan sepenuhnya atas pemberian gelar tersebut.

Menurut Gumilar, pemberian gelar HC y
...

Penuntasan Kasus Munir Makin Tidak Jelas | Monday 05 Sep 2011 20:30:59

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Tujuh tahun telah berlalu, hingga kini agenda penuntasan kasus Munir tidak jelas. Bahkan, seperti hilang dari prioritas kerja pemerintahan SBY. Tepat pada 7 September 2004, aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir dibunuh dengan cara yang teroganisasi.

"Kecaman patut ditujukan ke pemerintahan saat ini karena hilangnya
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]