Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Kasus e-KTP
 
Kemendagri Klarifikasi ke KPK Terkait e-KTP | Wednesday 05 Oct 2011 21:12:08

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tidak tahan dipojokan dengan pemberitaan dugan korupsi amburadulnya program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini untuk keperluan menemui pimpinan lembaga tersebut.

Wakil dari Kemendagri yang
...

Bekas Atasan Gayus Divonis Dua Tahun Bui | Wednesday 05 Oct 2011 16:30:27

JAKARTA (BertaHUKUM.com) – Terdakwa Bambang Heru Ismiarso divonis dua tahun penjara penjara. Mantan Direktur Keberatan dan Banding Ditjen Pajak Kemenkeu ini dinyatakan terbukti bersalah, karena melakukan tindak pidana korupsi, saat memeriksa pelimphan berkas keberatan pajak yang ditangani Gayus Halomoan Tambunan atas PT Surya Alam Tunggal (SAT).
...

Polri Tetapkan Satu Tersangka Korupsi Kemendiknas | Wednesday 05 Oct 2011 15:32:48

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setelah melalui sejumlah pemeriksaan, tim penyidik Bareskrim Polri akhirnya menetapkan seorang pejabat di Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) sebagai tersangka. Ia merupakan pejabat pembuat komitmen yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi pengadaan barang di kementerian tersebut.

Pejabat tersebut berinis
...

Antasari Masih Harapkan Kehadiran Sejumlah Saksi | Wednesday 05 Oct 2011 12:55:35

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Persidangan pemeriksaan permohonan peninjauan kembali (PK) terpidana Antasari Azhar kembali di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (5/10). Kali ini, sidang mengagendakan penandatanganan berita acara pemeriksaan (BAP). Namun, hal ini baru dilakukan, bila saksi dari RS Mayapada Tangerang dan RSPD Gatot Subroto ti ...

Kejagung Lamban Tangani Kasus e-KTP | Tuesday 04 Oct 2011 16:48:58

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat lamban dalam menangani kasus dugaan korupsi di Ditjen Administrasi Kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam proyek pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau e-KTP. Pasalnya, hingga kini belum juga memperoses kasus tersebut.

A
...

Sindikat Pembobol Bank Mahir Palsukan Surat Identitas | Monday 03 Oct 2011 23:56:32

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sindikat pembobol sejumlah Bank senilai Rp 81 miliar yang dibekuk reserse Polda Metro Jaya, ternyata membuat KTP palsu di Toko Beno Offset Jalan Salemba Raya, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Tersangka Harris Mulyadi alias Beno merupakan satu dari 14 tersangka dibekuk bersama sindikat pebobol bank. Ia s ...

Alat Rusak, Program e-KTP DKI Bakal Molor | Monday 03 Oct 2011 23:44:26

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Target 100 hari untuk menyelesaikan data kependudukan guna pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, tampaknya sulit terpenuhi.

Pasalnya, hingga kini, petugas di lapangan masih saja menemui
...

Koalisi Lingkungan Hidup Ragukan Komitmen SBY | Monday 03 Oct 2011 22:32:51

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global meragukan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas komitmennya dalam bidang pelestarian hutan Indonesia. Pasalnya, sebagian besar dari proyek percontohan pelestarian hutan itu, ternyata banyak yang gagal dan banyak mendapat protes dari ma ...

Presiden: Indonesia Masih Belajar Berdemokrasi | Monday 03 Oct 2011 14:33:13

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka ASEAN Election Management Bodies' Forum: Inspiring Credible ASEAN Election Management Bodies, di Istana Negara, Senin (3/10). Forum baru pertama kali dilaksanakan ini, terselenggara atas kerjasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia dengan International IDEA.

Dalam sambutan
...

Nazaruddin Perkuat Tim Pembela, KPK Tidak Gentar | Saturday 01 Oct 2011 16:22:29

ICW berharap para pengacara itu bongkar dugaan keterlibatan elite parpol dan pemerintahan

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Muhammad Nazaruddin tak mau anggap ringan sangkaan KPK terhadapnya atas kasus dugaan korupsi wisma atlet SEA Games 2011. Sebagai upaya untuk dapat lolos dari jerat hukum atas sejumlah kasus dugaan korupsi yang terus dibidik ins
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]