| Kasus Mesuji |
|
|
| |
| Presiden SBY Instruksikan Usut Kasus Mesuji | Thursday 15 Dec 2011 19:58:50 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Timur Pradopo untuk membentuk tim pencari fakta. Hal ini terkait dengan peristiwa pembantaian petani di Mesuji, Lampung dan Sumatera Selatan.
Hal ini disampaikan Presidsen SBY melalui juru bicara Kepresidenan, J ...Berita Selengkapnya |
| Wa Ode Nurhayati Enggan Penuhi Panggilan BK DPR | Thursday 15 Dec 2011 14:56:43 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Anggota Fraksi partai Amanat Nasional (PN) DPR Wa Ode Nurhayati telah dua kali tidak memenuhi panggilan Badan Kehormatan (BK). Pembocor praktik permainan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPR itu tidak memberikan alasan atas ketidakhadirannya dari panggilan itu.
Hal ini disampaikan Ketua BK DPR M Prakosa kepada wa ...Berita Selengkapnya |
| Ipar Malinda Dee Akui Pernah Ditransfer Rp 1 Miliar | Wednesday 14 Dec 2011 19:20:43 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Terdakwa Ismail Bin Janim pernah menerima transfer dari kakak iparnya, Inong Malinda alias Malinda Dee sebesar Rp 1 miliar. Transfer itu dianggapnya wajar, karena Malinda sering transfer uang ke rekening miliknya. Dirinya pun tidak pernah bertanya kepada Malinda mengenai asal-usul uang tersebut.
"Saya sungkan untuk m ...Berita Selengkapnya |
| Alumni Lemhannas Harus Berkontribusi Majukan Bangsa | Wednesday 14 Dec 2011 19:15:45 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaruh harapan yang tinggi kepada alumni Lemhannas, karena mereka dipersiapkan untuk menjadi pemimpin dan manajer pada posisi-posisi yang lebih tinggi dan bisa sampai posisi puncak karier masing-masing.
Harapan tersebut disampaikan Presiden SBY saat memberi pembekalan kepada peserta ...Berita Selengkapnya |
| JPU Bantah Semua Pengakuan Nazaruddin | Wednesday 14 Dec 2011 13:42:56 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Tim jaksa penuntut umum menolak keberatan terdakwa Muhammad Nazaruddin dan tim kuasa hukumnya yang menganggap surat dakwaan tidak sah, karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum pernah melakukan penyidikan (pemeriksaan) terhadap mantan bendahara umum DPP Partai Demokrat atas apa yang disangkakan.
Demikian JPU Edi ...Berita Selengkapnya |
| Kommnas PA Akan Menjadi Mediasi Antara Pihak Sekolah dengan Siswa SMKN 29 | Tuesday 13 Dec 2011 21:43:58 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) akan menjadi mediasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa SMKN 29 Jakarta. Terkait kasus penganiayaan yang dilakukan pihak sekolah terhadap siswanya.
Hal itulah yang diutarakan Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait. " Langkah mediasi merupakan upaya yang efektif g ...Berita Selengkapnya |
| RIM Melakukan Pelanggaran Peraturan Pemerintah Indonesia. | Tuesday 13 Dec 2011 21:38:57 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Regulasi Telekomunikasi (BRTI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk menghentikan layanan BlackBerry Internet Service (BIS). Soalnya ponsel Produksi Research In Motion (RIM) dianggap tidak memenuhi aturan penyediaan layanan internet di Indonesia.
Hal itulah yang dituturkan, Komisioner BRTI, Heru Sutadi. “ka ...Berita Selengkapnya |
| KPK Kembali Cekal Miranda Goeltom | Monday 12 Dec 2011 23:38:50 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhitung mulai Senin (12/12) ini, melakukan pencekalan terhadap mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (BI), Miranda Swaray Goeltom. Permohonan cekal itu sudah diterima Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
"Menindaklanj ...Berita Selengkapnya |
| Wa Ode Nurhayati Minta Perlindungan LPSK | Monday 12 Dec 2011 17:11:01 |
 |
*Politisi PAN diharapkan bisa menjadi whistleblower
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Wa Ode Nurhayati meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pasalnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini memiliki rekaman penting yang bisa membongkar praktik mafian anggaran DPR.
Atas das ...Berita Selengkapnya |
| Interpelasi Moratorium Koruptor Akal-akalan DPR | Monday 12 Dec 2011 16:05:19 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hak interpelasi yang digalang sejumlah anggota DPR merupakan sebuah aksi akal-akalan dari semua fraksi. Mereka yang mendukung dicabutnya moratorium remisi dan pembebasan bersyarat koruptor itu, memiliki kepetingan tertentu di balik semua itu.
Demikian dikatakan Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Eme ...Berita Selengkapnya |
|
|