DENPASAR (BeritaHUKUM.com) – Bali membutuhkan investor yang memiliki metode pengolahan sampah plastik. Langkah ini sebagai bagian dari target provinsi itu dalam mewujudkan bebas sampah plastik 2015. Demikian dikatakan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bali Anak Agung Alit Sastrawan kepada wartawan di Denpasar, Bali, Selasa (3/1).

Menurut dia, ...Berita Selengkapnya

SURAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski sikap pamer, sikap Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Joko Widodo patut diancungi jempol. Pasalnya, ia merupakan pejabat pertama yang mengawali penggunaan mobil produksi anak bangsa, Kiat Esemka. Mobil itu jenis SUV (Sport Utility Vehicle) yang terlihat macho, elegan dan sporty.

Pejabat yang kerap disapa Jakowi in ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komposisi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merangkap bidang tugas penindakan dan pencegahan itu, menimbulkan spekulasi. Bahkan, terakhir penempatan Busyro Muqoddas yang difokuskan di bidang pencegahan, dituding sebagai bentuk pengucilan terhadapnya dari jajaran pimpinan KPK periode saat ini.

"Spekulas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan kasus dugaan suap pemilihan deputi senior gubernur BI, takkan berhenti pada kasus tersangka Nunun Nurbaetie. Bahkan, pengungkapan aktor intelektual tersebut, hanya tinggal menunggu waktu.

"Kita akan membongkar aktor intelektualnya. Tinggal menunggu hari saja. Kami masih ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengancam akan mempidanakan Kajari Takalar, Sulawesi Selatan (Sulsel) Rakhmat Harianto. Ia diduga melakukan pemerasan seorang saksi sebesar Rp 500 juta. Namun, tindakan ini akan menunggu hasil laporan pemeriksaan Bidang Pengawasan Kejati Sulsel.

Penegasan itu disampaikan Jaksa Agung Basrief ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejumlah kader Partai Demokrat mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka sengaja datang untuk menemui pimpinan KPK terkait dengan penanganan skandal bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Mereka meminta kasus itu harus segera diselesaikan secara hukum, jangan secara politik.

Para kader Demokrat yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR akan meminta pemerintah melakukan moratorium pemberian izin pengelolaan lahan kepada perusahaan perkebunan dan pertambangan, hingga berbagai konflik terselesaikan. Permintaan ini menyusul kekhawatiran warga terhadap dampak lingkungan dan ekonomi yang diakibatkan kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut.

"Pemberian ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Dirut PT PLN Eddie Widiono secara resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tipikor. Hal ini sebagai bentuk keberatan sikapnya atas vonis lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta dalam kasus korupsi proyek customer information system-rencana induk sistem informasi (CIS-RISI) pada PT PLN Disjaya ...Berita Selengkapnya

Komisioner Komnas HAM temukan pelanggaran prosedur oleh aparat kepolisian dan Bupati Bima akan mencabut izin perusahaan tambang

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri meminta Komnas HAM untuk melakukan cek silang atas informasi yang diperolehnya. Komisioner lembaga tersebut jangan menerima mentah-mentah temuan sementara atas dugaan pelanggaran ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim sejumlah alat bukti untuk bisa mengungkap serta menjerat aktor intelektual kasus dugaan suap cek pelawat bagi anggota Dewan terkait terpilihnya Miranda Swaray Goeltom sebagai deputi senior gubernur Bank Indonesia (BI). Satu di antara alat bukti itu adalah keterangan tersangka ...Berita Selengkapnya